Tanpa Dana APBN, Proyek Pelabuhan Tanjung Carat Gunakan Skema KPBU

Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) memastikan pembangunan Pelabuhan Baru Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Proyek ini tidak akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sumsel Basyarudin Ahmad mengatakan skema tersebut dipilih untuk mendorong percepatan pembangunan melalui investasi swasta.

“Groundbreaking itu tahap panjang, karena ini tidak didanai dengan APBN, ini investasi KPBU semua. Jadi prosesnya project launching dulu tanggal 9 April nanti, habis itu pembentukan joint venture, kemudian pembentukan Badan Usaha Pelabuhan,” katanya, dilansir dari Antara, Selasa, 7 April 2026.
 

Ia menjelaskan proyek tersebut diprakarsai oleh konsorsium yang melibatkan tiga perusahaan, yakni PT Pelindo, Samudera Pasai Indonesia, dan Sumatra Selatan Energy Gemilang (SSEG). Ketiga perusahaan itu nantinya akan membentuk joint venture yang berlanjut pada pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP) sebagai pengelola operasional pelabuhan.

Skema KPBU juga membuka peluang masuknya investor global dalam pengembangan infrastruktur penunjang. Termasuk, jaringan perkeretaapian yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan.

“Bisa saja nanti ada keterlibatan investor asing, misalnya untuk pengembangan railway atau fasilitas pendukung lainnya,” jelasnya.


Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Basyarudin Ahmad. ANTARA/Ahmad Rafli Baiduri

Pemerintah Provinsi Sumsel saat ini tengah mempersiapkan peluncuran proyek yang dijadwalkan pada 9 April 2026 untuk memperjelas tata kelola serta menarik minat investor dan calon pengguna jasa. Sejumlah perusahaan besar seperti PT Pusri, Pertamina, hingga PT Kereta Api Indonesia (KAI) diproyeksikan menjadi penyewa utama dalam proyek tersebut.

Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan menjadi tahapan penting sebelum proses percepatan pembangunan fisik atau peletakan batu pertama dilakukan. “Insya Allah kita percepat badan usaha pelabuhan dulu, baru kita proses untuk percepatan groundbreaking setelah mendapat penunjukan dari Kementerian Perhubungan,” ungkap Basyarudin.