Kasus Daycare Yogyakarta, KemenHAM: Catatan Merah Sistem Pengawasan

Jakarta: Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) memberikan peringatan keras terhadap sistem pengawasan tempat penitipan anak atau daycare di Indonesia. Kasus dugaan penyiksaan anak di Little Aresha Daycare, Yogyakarta, dinilai menjadi bukti adanya celah serius dalam sistem perlindungan dan kepatuhan HAM terhadap anak.

“Kondisi ini menjadi catatan merah bagi sistem pengawasan daycare. Pengawasan tidak boleh hanya administratif, tetapi juga harus menyentuh aspek kepatuhan HAM,” tegas Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari Media Indonesia, Senin, 27 April 2026.
 

Munafrizal mengecam tindakan tidak manusiawi tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran berat, bukan sekadar kelalaian pengasuhan. Menurutnya, setiap anak memiliki hak konstitusional untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Konvensi Hak Anak PBB.

KemenHAM menyoroti fakta bahwa daycare tersebut diduga beroperasi tanpa izin resmi dan menggunakan tenaga kerja tidak tersertifikasi. Hal ini dipandang sebagai konsekuensi logis dari lemahnya verifikasi di lapangan.

“Pemerintah daerah harus memiliki sistem supervisi berkala yang ketat untuk mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran sejak dini, sekaligus memastikan seluruh tenaga pengasuh memiliki sertifikasi kompetensi,” lanjut Munafrizal.


Daycare Little Aresha, Yogyakarta. Foto: Dok. Antara.

Selain mendukung langkah cepat Polresta Yogyakarta dalam proses pidana, KemenHAM juga mendesak pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tak hanya penjara, kementerian menuntut adanya kompensasi dari pelaku untuk pemulihan fisik dan psikis korban.

Kasus ini diharapkan memicu koordinasi lintas sektor antara KPPPA, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta pemerintah daerah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh daycare guna memastikan lingkungan pengasuhan yang aman dan layak bagi anak.