Foto udara jembatan Kuta Blang yang putus akibat diterjang banjir di jalan lintas Nasional Banda Aceh - Sumut di Desa Blang Mee, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Sabtu, 29 November 2025. ANTARA FOTO/Abiyyu
Jakarta: Pemerintah pusat diminta mempertimbangkan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera utara dan Sumatera Barat sebagai Bencana Nasional. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, mengatakan pihaknya mendapat banyak masukan dan permintaan dari pemerintah daerah serta para Senator DPD RI dari tiga daerah terkait agar pemerintah pusat menetapkan status tersebut.
"Saya kira semua indikator penetapan status bencana nasional telah cukup, baik dari variable jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana hingga cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan," kata Sultan dalam keterangan pers, Minggu, 30 November 2025.
Baca Juga :
Sultan menjelaskan dengan pertimbangan empat indikator peristiwa dan dampak, DPD RI mengusulkan penetapan status bencana di sumatera menjadi bencana nasional dengan beberapa pertimbangan, tingginya angka korban dan orang hilang, sebaran kejadian bencana yang luas dan lintas batas, dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta infrastruktur.
Menurut dia pihaknya sudah harus mulai melihat bencana dengan lebih clear agar dapat memetakan penyebabnya serta memitigasi peningkatannya. Sehingga dampak dari bencana banjir ini telah melampaui kapasitas pemerintah daerah dan membutuhkan intervensi penuh pemerintah pusat.
"Kami percaya dan mengapresiasi pemerintah melalui kementerian dan lembaga telah bekerja keras mengirimkan semua yang dibutuhkan korban di daerah. Presiden Prabowo bahkan terus memantau langsung perkembangan dari kejadian bencana ini dari waktu ke waktu," jelas Sultan.
Banjir bandang di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatra Barat. Foto: Media Indonesia (MI)/Yose Hendra.
Meski demikian mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu mengungkapkan dampak bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut membutuhkan penanganan yang lebih intensif dalam skala nasional.
"Kita mengetahui bahwa hampir semua akses darat ke lokasi banjir lumpuh total. Akibatnya bantuan kemanusiaan sulit distribusikan secara baik," ungkapnya.
Menurut Sultan pemerintah daerah setempat pun mengalami kesulitan secara fiskal untuk mengangani bencana ini sendirian. Dia tidak ingin bencana ini justru menimbulkan masalah sosial yang lebih besar di daerah.
"Ini bukan hanya bencana alam tetapi bencana ekologis, yang mana kejadian bencananya tidak murni karena peristiwa alam saja, tetapi karena ada campur tangan manusia," ujar Sultan.
Streaming