Indonesia Diminta Perhatikan Risiko Terkait Mandat Pasukan Perdamaian ke Gaza

Jakarta: Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam rencana pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza. Terutama jika mandat misi tersebut menyentuh upaya pelucutan senjata Hamas.

“Risiko terbesarnya adalah jika Indonesia mengirim pasukan perdamaian ke sana dan salah satu tujuannya untuk melucuti senjata Hamas. Kalau itu menjadi bagian dari tugas kita, sebaiknya kita menarik diri,” kata Dino dalam diskusi publik FPCI Outlook on Geopolitical Trends & Indonesian Foreign Policy in 2026, Senin, 19 Januari 2026.

Menurut Dino, mandat semacam itu tidak hanya problematis secara politik, tetapi juga berisiko tinggi di lapangan. Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam skenario tersebut berpotensi memicu bentrokan langsung dengan Hamas.

“Secara politik itu tidak tepat, secara militer sulit, dan akan memicu bentrokan dengan Hamas, sesuatu yang tidak kita inginkan,” ujar mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu.

Selain soal mandat pasukan perdamaian, Dino juga mengkritik pembentukan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace. Ia mengaku terkejut sekaligus kecewa dengan komposisi dewan tersebut.

“Saya kecewa dengan pengumuman Dewan Perdamaian. Ini benar-benar mengejutkan saya, karena sebelumnya ada banyak nama yang digadang-gadangkan, tapi secara tidak proporsional justru jauh lebih banyak orang Yahudi di dalam dewan tersebut,” tutur Dino.

Ia menilai komposisi itu berpotensi menimbulkan persoalan legitimasi, terutama di mata Palestina dan negara-negara Global South, yang selama ini menjadi basis dukungan utama perjuangan Palestina.

Peluang Peran Global Indonesia 

Dalam kesempatan yang sama, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu juga menyinggung kuatnya dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Menurutnya, isu ini merupakan salah satu proyek kebijakan luar negeri yang paling menjadi perhatian Presiden.

“Kalau ditanya satu proyek kebijakan luar negeri yang paling diobsesikan Presiden Prabowo, saya akan bilang itu adalah mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. Saya kira beliau ingin itu menjadi legacy-nya,” jelas Dino.

Ia menilai rencana tersebut menarik bagi Presiden karena memiliki unsur militer dan memberi peluang Indonesia memainkan peran sentral di panggung global.

“Beliau menyukainya karena ada elemen militer, dan juga karena realitanya banyak negara Arab tidak ingin terlibat. Indonesia justru bisa mengambil peran sentral dalam operasi penjaga perdamaian, isu yang sangat penting bagi Global South dan politik dunia,” lanjutnya.

Meski bersikap kritis, Dino menegaskan dirinya tetap menghormati ambisi tersebut. Namun, ia mengingatkan agar Indonesia tidak sampai terjebak dalam misi yang mandat dan legitimasinya lemah.