Panas Bumi Mahal dan Berisiko, Negara Diminta Berbagi Beban

Jakarta: Pengembangan energi panas bumi masih menghadapi tantangan ekonomi besar, terutama tingginya biaya dan risiko pada tahap eksplorasi. Kondisi ini membuat keterlibatan negara menjadi faktor kunci agar proyek panas bumi dapat berjalan dan menarik minat investasi.

Direktur Utama Geodipa Energy, Yudistira Yunis, mengatakan fase eksplorasi panas bumi membutuhkan modal besar dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Untuk satu sumur eksplorasi saja, biaya yang dibutuhkan bisa mencapai jutaan dolar AS, tanpa jaminan keberhasilan.

"Masalah risiko juga tinggi di panas bumi. Kami kalau ingin melakukan eksplorasi itu biayanya cukup mahal antara USD5 juta–USD8 juta satu sumur," ujar Yudistira dalam acara Metro TV Green Summit 2026: Accelerating Indonesia’s Green Transition, di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis, 22 Januari 2026.

Menurut dia, karakter risiko tersebut membuat proyek panas bumi sulit sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Tanpa intervensi kebijakan, beban biaya awal berpotensi menekan kelayakan finansial proyek, sekalipun panas bumi memiliki keunggulan sebagai energi baseload rendah emisi.


Ilustrasi. Foto: Freepik.
 

 

Negara mulai mengambil peran

Untuk itu, pemerintah dinilai perlu hadir sebagai penyangga risiko, khususnya pada tahap awal pengembangan. Yudistira menjelaskan saat ini negara mulai mengambil peran melalui skema pendanaan dan pembagian risiko agar proyek panas bumi lebih bankable.

"Pemerintah sudah siapkan pendanaan infrastruktur untuk pengembangan panas bumi, dan pemerintah akan sharing sampai dengan 50 persen risiko," kata dia.

Lebih jauh, ia menilai pendekatan ekonomi panas bumi tidak seharusnya berhenti pada produksi listrik semata. Optimalisasi nilai tambah dari sumber daya panas bumi dinilai dapat memperkuat keekonomian proyek dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

"Pengembangan panas bumi tidak perlu hanya untuk listrik. Kami mencoba menggali pemanfaatan mineral, air panas, sampai pupuk," ujar Yudistira.

Pendekatan tersebut membuka peluang diversifikasi pendapatan sekaligus memperkecil ketergantungan pada tarif listrik. Dengan demikian, panas bumi tidak hanya berperan sebagai sumber energi bersih, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi hijau berbasis sumber daya domestik.

Diskusi tersebut menegaskan transisi energi di Indonesia tidak hanya soal mengganti sumber energi fosil, tetapi juga tentang bagaimana risiko, biaya, dan nilai ekonomi dikelola secara seimbang antara negara dan pelaku usaha. (Muhammad Adyatma Damardjati)