Kemendagri: Negara Hadir Sejak Hari Pertama Gempa NTT

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan negara hadir dalam penanganan gemap bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Komitmen tersebut diterapkan sejak hari pertama gempa mengguncang Pulau Flores pada 15 Agustus 2026.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Wilayah (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA. Tak lama setelah mendapat kabar terjadi gempa, Safrizal menerima panggilan telepon seluler dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian yang menyatakan hari ini kita ke NTT.  

“Jadi sejak hari pertama gempa bumi, negara sudah hadir  dan berbuat di lokasi bencana. Pemerintah pusat tidak tinggal diam. Ini membuktikan  warga tidak sendiri menghadapi bencana,” ungkap Safrizal melalui keterangan tertulis, Sabtu, 22 Agustus 2026.

Selama lima hari bersama Mendagri di Bumi  Flores,  Safrizal  mencatat ada beberapa rangkuman. Di antraanya pejabat publik di wilayah bencana banyak mendengar curhat, aspirasi atau keluh kesah penyintas gempa, memberikan tali asih kepada ahli waris  dan warga dan memberikan arahan kepada kepala daerah yang harus dilakukan dan rajin mengapresiasi kepada pemda dan penyintas gempa.

Selama di NTT, Mendagri tancap gas mengadakan rapat koordinasi lintas sektor membahas penanganan  dampak gempa. Semua pihak dilibatkan untuk proses penanganan serta berdialog dengan warga terdampak bencana gempa.  

Lalu pada Senin, 17 Agustus 2026,  Tito memimpin Upacara HUT ke-81 RI di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Kehadiran Mendagri dan kementerian lain di NTT merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau lokasi bencana gempa sekaligus mempercepat penanganan bencana. Hal tersebut merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana.

Pada saat upacara, Mendagri mengenakan busana adat Manggarai Timur berupa paduan kemeja putih, kain songke, selendang leros, dan penutup kepala suku Rongga. Para peserta upacara yang mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenakan pakaian serupa.

Semula, Mendagri bersiap mengikuti Upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara Jakarta dengan mengenakan baju adat Toraja. Namun, kemudian Tito meninjau langsung kondisi masyarakat di NTT, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta sejumlah menteri, pimpinan lembaga, dan wakil menteri turun ke lokasi bencana.

Setelah upacara, rombongan Mendagri ke Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Dalam kesempatan itu, Tito berdialog dengan penyintas gempa serta meminta Pemda mempercepat pendataan dampak bencana di wilayah NTT. 

Khusus rumah, Mendagri memastikan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan bantuan atas kerusakan rumah warga. Syaratnya, pendataan dilakukan oleh Pemda dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) serta Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat.

"Pak Tito menyatakan kecepatannya bantuan sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari,"  jelas Safrizal

Dalam pendataan, semua pihak harus bersinergi  dengan mengimbau pemda mengerahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan bisa dipercepat. Adapun bantuan pemerintah meliputi Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp70 juta untuk rumah  ruska berat.

"Pendataan kerusakan rumah berjenjang dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati nanti merekap rumah siapa rumahnya rusak ringan, sedang, atau berat," jelas  Safrizal.

Masih pada Hari Kemerdekaan RI, Safrizal menyaksikan Mendagri menyalurkan tali asih kepada ahli waris korban yang meninggal dunia di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Santunan diserahkan langsung oleh Tito bersama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Mohammad Syafii serta Bupati Manggarai Timur Agas Andreas  kepada ahli waris.

Selain santunan tersebut, Tito memastikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) juga memberikan santunan sebesar Rp15 juta untuk korban meninggal dunia. 

Dalam kesempatan ini, Mendagri mengapresiasi inisiatif warga mendirikan posko gempa. Setiap ke tenda pengungsi, Kemendagri tidak pergi dengan tangan kosong. Tito menyerahkian dua unit genset, 10 tempat tidur lapangan untuk memperkuat posko tersebut, serta Rp200 juta kepada dua desa di Kecamatan Lamba Leda Utara. 

Safrizal mencatat berkali-kali Mendagri menyatakan pemerintah terus bergerak pada masa tanggap darurat. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya posko Basarnas yang berdampingan dengan tenda warga serta pendataan kebutuhan guna mempercepat penyaluran bantuan.

Menurut Safrizal, Mendagri mengajak masyarakat terdampak untuk bekerja sama guna memulihkan dampak bencana. Ini harus kerja sama kita, pemerintah dan Masyarakat.

Setelah beberapa hari bertemu penyintas gempa di tenda pengungsi, Safrizal menyebut bahwa Mendagri mengantongi rencana prioritas dalam rangka penanganan korban bencana gempa di Kabupaten Manggarai Timur, NTT.  Langkah ini dimulai dengan mempercepat pemulihan jaringan listrik dan penyaluran logistik, khususnya sembako untuk memenuhi kebutuhan warga. 

Dalam penanganan pascagempa, Safrizal menyampaikan bahwa Mendagri  menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.

Mendagri menjelaskan, pemerintah pusat saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan, penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar dan akses mobilitas. Sementara itu, terhadap rumah yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakannya.


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Foto: Istimewa.

Menurut Mendagri, proses pendataan tersebut akan dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda), yang selanjutnya akan divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini dinilai penting agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah. Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau on-site.

Selain memastikan pendataan kerusakan, pemerintah terus memantau pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak. Salah satunya sektor kelistrikan yang menunjukkan perkembangan positif. Kemendagri mendorong Pemda mendata kerusakan rumah ibadah dan sekolah yang terdampak gempa di NTT. 

Pendataan atas tingkat kerusakan fasilitas menjadi acuan kementerian terkait untuk bergerak cepat melakukan penanganan sekaligus agar kebutuhan pendidikan dan rohani masyarakat terpenuhi.

"Pak Bupati, tolong, Pak didatakan juga sekolah-sekolah dan rumah ibadah, berapa jumlah SD, SMP, SMA, atau PAUD. Setelah itu, tingkat kerusakannya ringan, sedang, berat. Secepat mungkin, makin cepat didata, makin cepat juga kita bergerak," ajak Mendagri.

Berdasarkan pengalaman, Mendagri menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) termasuk yang sigap dalam menangani persoalan pendidikan di wilayah terdampak bencana. Di depan warga, Mendagri menceritakan pascabencana tanah longsor yang menerjang Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat), sebanyak 4.922 sekolah rusak. Namun, saat ini hampir semua bangunan sekolah sudah direhabilitasi dan direkonstruksi.

Dalam kesempatan itu, Mendagri menitipkan bantuan senilai Rp200 juta kepada masyarakat terdampak gempa, khususnya di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka. Bantuan tersebut diserahkan kepada Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago untuk diteruskan kepada masyarakat di wilayah tersebut.

Mendagri juga meninjau Pos Komando Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik yang dikelola BPBD Kabupaten Sikka. Safrizal menyampaikan bahwa Mendagri mengapresiasi atas manajemen posko yang dinilai sangat baik, detail, dan komprehensif dalam menyajikan data kebencanaan. Sistem ini dinilai mendukung koordinasi lintas sektor serta pengambilan keputusan cepat di lapangan.

“Pengelolaan posko yang solid dan data yang terintegrasi adalah kunci dalam respons cepat tanggap darurat. Kami mendorong BPBD dan seluruh unsur Forkopimda di Sikka untuk mempertahankan koordinasi yang baik ini, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan mengingat potensi gempa susulan yang masih ada,” ajak Safrizal.