Koperasi Merah Putih Bakal Jadi Mitra Penyaluran KUR hingga Bansos

Jakarta: Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi mitra perbankan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema channeling. Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di wilayah perdesaan.
 
"Seluruh program dari pemerintah pusat termasuk di dalamnya BLT, bansos, bantuan pangan dan lain-lain nanti akan disalurkan melalui KDKMP. Dan penyaluran skema channeling KUR pun juga akan dilaksanakan di KDKMP," kata Ferry Juliantono dalam acara Best Cooperatives Sustainability Performance Award 2026 di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 16 Juli 2026.
 
Menurut Ferry, KDKMP akan menjadi salah satu simpul penyaluran berbagai program pemerintah kepada masyarakat, termasuk akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.
 
Selain penyaluran KUR, Ferry menyampaikan KDKMP juga akan melayani skema pembiayaan Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Program PNM Mekaar merupakan layanan pembiayaan modal usaha tanpa agunan bagi pelaku usaha ultramikro dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan, yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dari perbankan.
 
Ferry menambahkan KDKMP juga akan dikembangkan sebagai outlet layanan jasa perbankan, khususnya bagi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
 

(Ilustrasi, Kopdes/Kel Merah Putih. Foto: dok Istimewa)
 

Jadi penyalur berbagai barang bersubsidi

 
Pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur penyaluran berbagai barang bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurut Ferry, komoditas seperti LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, dan beras akan didistribusikan melalui KDKMP sebagai tindak lanjut hasil rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
 
"Nah ini insyaallah akan dalam waktu dekat dikeluarkan Peraturan Presiden untuk membahas tentang distribusi barang-barang bersubsidi," papar Ferry.
 
Sebelumnya, rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026, memutuskan KDKMP menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial dan barang-barang bersubsidi kepada masyarakat.
 
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan KDKMP juga akan berfungsi sebagai offtaker hasil panen petani, khususnya gabah, beras, dan jagung, apabila harga komoditas tersebut turun di bawah harga yang ditetapkan pemerintah.
 
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan peran KDKMP sebagai offtaker akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kolaborasi tersebut diharapkan membuat kedua lembaga saling melengkapi dalam memperkuat perekonomian desa.