Pelayanan Imigrasi Disebut Tetap Mengedepankan Keamanan dan Kemudahan Investasi

Jakarta: Wacana perluasan kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) dinilai perlu dikaji secara menyeluruh agar mampu memberikan manfaat bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan dan pengawasan keimigrasian. Sejumlah pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik yang membahas peluang dan tantangan kebijakan bebas visa di Jakarta kemarin.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, mengatakan kebijakan keimigrasian tetap diarahkan untuk mendukung masuknya investasi yang memberikan manfaat bagi Indonesia.

"Imigrasi tetap membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor yang memberikan manfaat bagi Indonesia, yang kami lakukan adalah memastikan investasi yang masuk benar-benar berkualitas dan memberikan dampak positif bagi negara," kata Hendarsam dalam keterangan pers dikutip, Kamis, 30 Juli 2026.

Menurut Hendarsam, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran sebagai fasilitator pembangunan melalui penyediaan layanan keimigrasian bagi investor, pelaku usaha, dan sektor pariwisata. Namun kemudahan tersebut tetap disertai penerapan prinsip selective policy, yakni memberikan akses kepada warga negara asing yang memenuhi ketentuan serta dinilai dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional.

Ia menjelaskan keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan menjadi salah satu faktor penting agar Indonesia tetap mampu menarik investasi sekaligus menjaga kepentingan nasional.

"Investor yang datang dengan itikad baik, mematuhi aturan, dan berkontribusi terhadap pembangunan tentu akan kami layani dengan sebaik-baiknya. Itulah komitmen Imigrasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Hendarsam.

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kepada sejumlah negara. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu didasarkan pada manfaat yang terukur bagi Indonesia.


Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko (kedua dari kanan) di Aula Nusantara Universitas Pancasila, Rabu, 29 Juli 2026. ANTARA/HO-Humas Ditjen Imigrasi

“Pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh sebelum memperluas daftar negara yang memperoleh kemudahan masuk ke Indonesia. Kebijakan bebas visa harus diukur berdasarkan manfaat yang benar-benar dirasakan negara,” kata Sugiat.

“Jangan sampai kita memberikan kemudahan, tetapi hasil yang diperoleh tidak sebanding,” imbuhnya.

Sugiat menilai evaluasi berbasis data diperlukan untuk memastikan kebijakan bebas visa memberikan dampak terhadap peningkatan kunjungan wisatawan maupun pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pengawasan keimigrasian juga dinilai perlu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional.

“Kami berharap evaluasi kebijakan bebas visa dapat menjadi momentum untuk menyusun strategi keimigrasian yang lebih adaptif, selektif, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kedaulatan negara,” katanya.

Sementara Rektor Universitas Pancasila, Adnan Hamid, menilai koordinasi antarinstansi masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang tidak memenuhi ketentuan.

”Penyelesaian persoalan TKA ilegal tidak cukup hanya melalui penindakan. Dibutuhkan sistem pengawasan yang terintegrasi agar setiap WNA yang bekerja di Indonesia dapat terverifikasi sejak awal,” katanya.

Menurut Adnan, penguatan koordinasi antarlembaga dapat dilakukan melalui penyusunan regulasi bersama maupun kebijakan di tingkat daerah agar pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing berjalan lebih terintegrasi.

Pada akhir diskusi, Ppmimpin salah satu media online, Sumber Rajasa Ginting, mengatakan forum tersebut bertujuan menghadirkan ruang dialog yang mengedepankan berbagai perspektif mengenai kebijakan bebas visa.

"Diskusi ini bukan untuk mencari siapa yang benar atau salah, melainkan menjadi ruang akademik dan forum dialog yang objektif, berbasis data, serta menghadirkan berbagai perspektif," ungkap Ginting.