Ketua DPR Puan Maharani. Tangkapan layar.
Puan Maharani: Program Prioritas Nasional 2027 Harus Jadi Kesatuan Pembangunan
Lukman Diah Sari • 14 August 2026 15:55
Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyebut Program Kerja Prioritas Nasional tahun 2027 harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Program tersebut mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan.
"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," ujar Puan dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Puan Maharani menyampaikan pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan. DPR RI, kata Puan, memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
"Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil," ujar Puan.

Ketua DPR Puan Maharani. Dok Metro TV.
Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.
"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang," jelas Puan.
Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan.
"APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," jelas Puan.