Puan Maharani Ingatkan Jaga Ruang Digital dari Disinformasi dan Polarisasi

Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Tangkapan layar.

Puan Maharani Ingatkan Jaga Ruang Digital dari Disinformasi dan Polarisasi

Gabriella Thesa Widiari • 14 August 2026 15:46

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh pihak untuk menjaga ruang digital agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, serta kepentingan yang memecah belah bangsa. Hal tersebut dinilai krusial di tengah berbagai tantangan global.

"Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, Kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah," kata Puan dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Ia mengatakan perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, maupuan kritik. Meski begitu, derasnya arus informasi memiliki tantangan tersendiri. 
 


"Disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," kata Puan.

Lebih lanjut, Puan mengungkapkan bahwa DPR RI kerap menjadi sasaran hoaks. Mulai dari kutipan palsu, hingga kemunculan video lama yang tidak sesuai konteks.


Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Tangkapan layar.

"Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks," kata Puan.

Menghadapi fenomena tersebut, DPR menekankan pentingnya sikap yang bijaksana dan proporsional dari semua pihak. Sehingga iklim demokrasi tetap bisa terjaga dengan baik.

"Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta," kata Puan.

(Gabriella Thesa Widiari)