BNPB Diminta Perkuat Mitigasi Penanganan Bencana Sejak Dini

Jakarta: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhamad Abdul Azis Sefudin, menyampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar memperkuat langkah-langkah preventif dalam menghadapi cuaca buruk yang masih melanda sejumlah daerah di Indonesia. Ia menilai pendekatan manajemen bencana saat ini tidak boleh lagi sekadar mengandalkan aksi reaksi pascakejadian, melainkan harus dirancang melalui sistem kewaspadaan yang dinamis dan terencana sejak dini.

"Penanganan bencana tidak bisa lagi bersifat reaktif. Negara jangan baru bergerak setelah korban berjatuhan atau kerusakan meluas. Antisipasi harus diperkuat sejak awal ketika potensi cuaca ekstrem mulai terdeteksi," ujar Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin, 18 Mei 2026.

Menurut Azis, tingginya frekuensi bencana hidrometeorologi yang terus muncul dalam beberapa pekan terakhir menandakan bahwa ancaman cuaca ekstrem kini sudah tidak dapat diprediksi secara musiman. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk mengadopsi pola kerja yang lebih sigap, luwes, dan penuh kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi darurat.

"Situasi sekarang menunjukkan bahwa ancaman bencana bisa terjadi kapan saja dan di banyak wilayah secara bersamaan. Karena itu pola kerja penanganannya juga harus berubah, tidak bisa lagi menunggu keadaan memburuk baru bergerak," ujar Azis.
 

Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) ini berpendapat pemantauan cuaca buruk setiap hari perlu dijalankan secara lebih masif melalui kolaborasi erat antara BNPB, BMKG, serta pemerintah daerah. Menurutnya, informasi terkait potensi bencana harus betul-betul diimplementasikan menjadi aksi nyata di tingkat tapak, bukan sekadar menjadi edaran administratif belaka.

"Peringatan dini harus aktif sampai level desa. Informasi cuaca ekstrem harus cepat diterima masyarakat dan diikuti langkah konkret dari aparat daerah, mulai dari kesiapan personel, jalur evakuasi, hingga langkah mitigasi di wilayah rawan," ujar Azis.

Azis juga mendesak BNPB untuk menjamin ketersediaan logistik siap salur di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir, tanah longsor, maupun bencana hidrometeorologi lainnya. Menurutnya, kelambatan dalam penyaluran bantuan masih menjadi masalah klasik yang kerap muncul tatkala bencana datang.


Ilustrasi Medcom.id

"Logistik jangan baru digerakkan ketika bencana sudah besar. Daerah rawan harus memiliki kesiapan stok dan akses distribusi yang jelas agar penanganan darurat bisa lebih cepat," katanya.

Tak hanya itu, Azis juga menyoroti pentingnya pelaksanaan simulasi bencana dan pendidikan rutin kepada warga agar budaya tanggap darurat semakin mengakar di masyarakat. Ia menegaskan bahwa upaya mitigasi harus menjadi jantung dari sistem penanggulangan bencana nasional.

"Edukasi dan simulasi harus dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika terjadi bencana besar. Masyarakat perlu dibiasakan memahami langkah penyelamatan diri dan pola evakuasi saat situasi darurat terjadi," katanya.