BI-Pemerintah Perkuat Pengendalian Inflasi untuk Hadapi El Nino

Jakarta: Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini difokuskan pada penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan guna mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap harga pangan.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan GPIPS dijalankan melalui berbagai program di daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah.

Ricky menjelaskan GPIPS mencakup sejumlah langkah strategis, mulai dari penerapan good agricultural practices, penyediaan sarana irigasi, pengembangan digital farming, penguatan pascapanen melalui penyediaan cold storage, hingga hilirisasi komoditas pangan, khususnya hortikultura.

Selain itu, BI bersama pemerintah memperluas Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan skema business to business (B2B) berbasis pemetaan daerah surplus dan defisit untuk meningkatkan efektivitas distribusi pangan.

Upaya lain dilakukan melalui optimalisasi Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) secara forward looking serta pemberian subsidi ongkos angkut agar harga pangan lebih terjangkau bagi masyarakat. Program ini juga diperkuat melalui perluasan Gerakan Pangan Murah atau operasi pasar yang dilaksanakan secara tepat komoditas, tepat lokasi, dan tepat waktu.

"Semua strategi tersebut kita harapkan dapat menjaga harga-harga di pasar. Kita juga melihat pergerakan inflasi volatile food sudah mulai membaik dan melandai, dan kita akan terus lakukan untuk mengantisipasi sampai dengan akhir tahun," jelas Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis, 23 Juli 2026.
 

 

Peluncuran GPIPS berlanjut ke sejumlah wilayah

Ricky mengatakan GPIPS telah diluncurkan di wilayah Sumatera dan Jawa. Selanjutnya, program tersebut dijadwalkan diluncurkan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara pada 27 Juli 2026, kemudian dilanjutkan ke Kalimantan serta Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

Menurut dia, GPIPS tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan ketersediaan pangan, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan. Implementasi program disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah sehingga tidak menggunakan pendekatan yang seragam di seluruh Indonesia.

"Melalui GPIPS ini, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu hadir bersama masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas harga," kata Ricky.


(Ilustrasi Bank Indonesia. Foto: MI/Ramdani)
 

Inflasi pangan masih dipengaruhi El Nino

Sebagai informasi, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 tercatat 3,34 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan 3,08 persen (yoy) pada Mei, namun masih berada dalam kisaran sasaran inflasi.

Sementara itu, inflasi kelompok volatile food mencapai 5,58 persen (yoy), terutama dipicu kenaikan harga bawang merah, bawang putih, dan beras akibat penurunan produksi di daerah sentra, meningkatnya biaya transportasi, serta berakhirnya musim panen raya.

Ricky mengatakan tekanan inflasi secara spasial terkonsentrasi di Sumatra, Sulampua, dan Kalimantan. Menurut hasil pemantauan BI, tekanan inflasi pangan paling tinggi terjadi di Sumatera dan Sulampua. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor cuaca, terutama El Nino, yang menyebabkan berakhirnya masa panen serta mengganggu pasokan dan distribusi pangan.

"Untuk merespons kondisi ini, BI koordinasi dengan pemerintah melalui 46 kantor perwakilan. Kita juga menjalankan GPIPS dengan menggunakan strategi 4K untuk pengendalian harga di daerah, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," kata Ricky.