Warga Pesisir Banten dan Lampung Diminta Waspadai Hoaks Erupsi Anak Krakatau

Serang: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Serang meminta masyarakat di wilayah pesisir Banten dan Lampung untuk mewaspadai penyebaran hoaks terkait erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK). Masyarakat diimbau cerdas menyaring dan mengolah informasi yang beredar. 

"Isu bohong tersebut sempat meresahkan karena mengabarkan adanya potensi tsunami akibat aktivitas gunung api tersebut," kata Kepala Diskominfo Kabupaten Serang, Surtaman, dilansir dari Antara, Rabu, 8 Juli 2026. 

Masyarakat diminta mengecek sumber informasi terlebih dahulu guna memastikan kebenarannya. "Selalu kunjungi website resmi lembaga terkait untuk memastikan kebenarannya, jangan langsung dibagikan, klarifikasi dulu," ujarnya.  
 

Meskipun isu tsunami dipastikan hoaks, pihak otoritas tetap meminta warga mematuhi rekomendasi keselamatan. Berdasarkan laporan dari Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau PVMBG, Deny Mardiono, masyarakat, pengunjung, wisatawan, maupun pendaki dilarang keras beraktivitas di dekat kawah aktif. 

"Masyarakat tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau," tegasnyanya.

Pembatasan jarak aman ini dilakukan guna mengantisipasi ancaman bahaya primer dari kawah aktif, seperti awan panas dan aliran lava, lontaran batu pijar, serta hujan abu lebat. 


Kepala Diskominfo Kabupaten Serang, Surtaman, di Serang, Banten. ANTARA/HO-Pemkab Serang

Secara administrasi, Gunung Anak Krakatau masuk ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Namun, pemantauan intensif dilakukan melalui dua pos pengamatan utama, yakni Pos Kalianda di Lampung Selatan dan Pos Pasauran di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. 

Saat ini, fase jeda erupsi besar masih berlangsung sejak Desember 2023. Kondisi di lapangan sangat terkendali meski tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau yang saat ini berada pada level III Siaga.

Warga pesisir diimbau kembali beraktivitas normal seperti biasa sembari tetap mengikuti arahan resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.