Visa Inggris Diperketat, Mahasiswa Pakistan dan Bangladesh Paling Terdampak

London: Langkah pemerintah Inggris memperketat aturan visa mahasiswa mulai mengubah peta pendidikan global, sekaligus menutup peluang sebagian calon mahasiswa dari Pakistan dan Bangladesh untuk melanjutkan studi ke universitas-universitas di Inggris.

Kebijakan ini diberlakukan di tengah upaya otoritas untuk menekan penyalahgunaan visa pelajar, dengan menetapkan persyaratan yang lebih ketat bagi perguruan tinggi agar hanya mensponsori pemohon yang dinilai benar-benar berniat menempuh pendidikan.

Berdasarkan aturan Kementerian Dalam Negeri Inggris yang mulai berlaku pada September, universitas diwajibkan memastikan tingkat penolakan visa mahasiswa yang mereka sponsori tidak melebihi 5 persen. Namun, tingkat penolakan bagi pemohon asal Pakistan dan Bangladesh jauh melampaui ambang tersebut, masing-masing mencapai 18 persen dan 22 persen.

Universitas di Bawah Tekanan

Pengetatan ini muncul seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa visa mahasiswa kerap dimanfaatkan sebagai jalur masuk alternatif ke Inggris. Perkiraan pemerintah menunjukkan sekitar 16.000 orang yang masuk Inggris menggunakan visa pelajar pada 2024 kemudian mengajukan suaka.

Lebih dari 80 persen pencari suaka asal Pakistan dan Bangladesh diyakini awalnya tiba di Inggris dengan visa sah untuk bekerja atau belajar. Isu ini pun menjadi sensitif secara politik, mendorong pemerintah mengambil langkah tegas.

Samah Rafiq, salah satu pimpinan kelompok riset perbatasan dan migrasi di King’s College London, menilai kebijakan tersebut berimplikasi luas. 

“Pilihan bagi pencari suaka yang benar-benar membutuhkan perlindungan untuk mencapai Inggris sangat terbatas, sementara jalur aman dan legal yang tersedia terus dipersempit melalui kebijakan di Inggris maupun Uni Eropa,” ujarnya, dikutip dari Channel News Asia, Rabu, 24 Desember 2025.

Data menunjukkan bahwa pada tahun lalu, separuh dari seluruh permohonan visa mahasiswa Inggris yang ditolak berasal dari Pakistan dan Bangladesh.

Respons Pemerintah dan Kampus

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Inggris mengatakan pemerintah tetap menghargai kontribusi mahasiswa internasional, namun menilai langkah tegas diperlukan.

“Itulah sebabnya kami memperketat aturan untuk memastikan mereka yang datang benar-benar mahasiswa, dan lembaga pendidikan menjalankan tanggung jawabnya dengan serius,” kata juru bicara tersebut.

Bagi universitas, risiko kebijakan ini tidak kecil. Institusi yang gagal memenuhi ketentuan dapat dilarang menerima mahasiswa asing, padahal biaya kuliah dari mahasiswa internasional menyumbang sekitar seperempat pendapatan universitas di Inggris.

Sebagai respons, sejumlah kampus menerapkan proses penyaringan yang lebih ketat bagi pemohon dari Pakistan dan Bangladesh, sementara sebagian lainnya menghentikan penerimaan dari negara-negara tersebut.

Universitas London Metropolitan, misalnya, menyampaikan kepada CNA bahwa mereka menangguhkan aplikasi dari Bangladesh setelah terjadi lonjakan penolakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Wakil rektor Gary Davies mengatakan 60 hingga 65 persen aplikasi yang ditolak berasal dari Bangladesh, mengindikasikan pemerintah menganggap wilayah tersebut berisiko tinggi.

Meski pemerintah berharap kebijakan ini menekan penyalahgunaan, para pengkritik memperingatkan bahwa mahasiswa yang benar-benar berniat belajar turut terdampak.

Md Humayun Roshid, pendiri Bangladeshi Students Association UK, menyatakan dukungannya terhadap penguatan kepatuhan, namun menilai langkah tersebut seharusnya dilakukan lebih awal agar tidak berujung pada dampak luas seperti saat ini.

Arah Studi Bergeser ke Asia

Sikap keras Inggris muncul di tengah tren serupa di negara-negara Barat lain seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia, yang juga memperketat aturan imigrasi. Kondisi ini mempersempit pilihan bagi mahasiswa Pakistan yang ingin menempuh pendidikan luar negeri.

Hassan Mujtaba, 23 tahun, asal Peshawar, mengaku tetap optimistis bisa meraih gelar di Inggris. “Saya mahasiswa yang benar-benar ingin belajar. Jadi kebijakan ini tidak memengaruhi saya,” ujarnya. Ia bahkan menilai aturan baru dapat menyaring pihak-pihak yang menyalahgunakan sistem.

Namun, bagi banyak calon mahasiswa lain, penolakan visa memaksa mereka mengubah rencana. Konsultan pendidikan mengatakan semakin banyak pelajar beralih ke negara-negara Asia yang menawarkan biaya kuliah lebih rendah, proses visa lebih sederhana, dan persyaratan bahasa yang tidak terlalu ketat.

“Pasar Malaysia sedang berkembang,” kata Amer Aziz, kepala tujuan Inggris di FES Consultants. “Di Malaysia tidak diperlukan rekening bank, prosesnya sangat lancar, dan peluang visanya tinggi.”

Pejabat di Islamabad menyatakan kerja sama yang lebih erat dengan otoritas Inggris diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan visa mahasiswa dan memperbaiki proses penyaringan sejak awal. Sementara itu, sebagian kalangan menilai reformasi juga harus dimulai dari dalam negeri.

“Akuntabilitas adalah yang paling penting, karena reputasi Pakistan yang dipertaruhkan,” kata Mirza Nouman Ali Talib dari National Defence University di Islamabad.

Baca juga:  Universitas di Inggris Buka Program Studi S2 Sihir dan Ilmu Gaib