Aksi Kadin Cilegon Palak Chandra Asri Rp5 Triliun Memalukan!

Jakarta: Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebutkan permasalahan investasi di Indonesia adalah 'biaya' investasi yang terlampau tinggi, sehingga Indonesia disebut salah satu negara yang high-cost economy.
 
"Biaya investasi ini bukan hanya dari sisi suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang masih relatif belum turun, tapi juga dari masalah pemerasan di lapangan. Termasuk masalah pengadaan proyek pembangunan yang harus diberikan ke sebuah lembaga," kata Huda saat dihubungi, Rabu, 14 Mei 2025.
 
"Jika dilakukan tanpa lelang, maka yang terjadi adalah inefisiensi investasi. Jika dilakukan dengan cara lelang, maka pemilik proyek bisa mendapatkan kualitas barang yang sesuai dengan harga yang paling murah," sambung dia.
 
Merespons pemerasan yang dilakukan oleh pengusaha, Huda menyebut segala bentuk pemerasan, baik yang dilakukan oleh preman ataupun pengusaha lokal dengan cara meminta jatah proyek, merupakan cost bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Biaya tersebut, lanjut dia, merupakan biaya yang seharusnya bisa lebih rendah, tapi dianggarkan lebih tinggi karena sebagai biaya perizinan tidak resmi.
 
Selaku lembaga yang dibentuk oleh undang-undang, Huda menyatakan sangat memalukan apabila Kadin tidak mendukung agenda investasi pemerintah, termasuk memberantas pemerasan dan premanisme.
 
"Maka dari itu, nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Untuk membentuk Rp1 PDB, nilai investasi yang dikeluarkan oleh investor, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Ekonomi Indonesia menjadi tidak efisien. Akhirnya, banyak investor yang putar balik ketika ingin investasi di Indonesia ketika premanisme ini dibiarkan," tutur dia.
 
Oleh karenanya, dirinya menegaskan kasus seperti ini harus dibawa ke rapat yang lebih serius. Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan secara langsung jika perlu.
 
"Hal ini karena potensi investasi yang hilang bukan hanya dari proyek ini saja. Tapi investor lainnya akan melihat Indonesia bukan tempat yang nyaman dan baik untuk investasi. Bisa ribuan triliun investasi yang terancam hilang," beber Huda.
 

Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Kadin Cilegon Minta Rp5 Triliun ke Chandra Asri Group

(Logo Kadin Indonesia. Foto: dok Kadin)
 

Kondusivitas investasi masih jadi PR besar

 
Di kesempatan terpisah, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyesali terhadap kejadian yang terjadi dan menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap kejadian yang ada.
 
"Hasilnya seperti apa, nanti itu adalah ranah dari aparat hukum. Tetapi intinya ke depannya konteks ini kita untuk memberikan suatu konteks efek jera ke depannya, khususnya berbicara terhadap iklim investasi yang ada di negara kita," cetus Todotua.
 
Di samping itu, ia tidak menampik masih adanya pekerjaan rumah (PR) besar yang menjadi tantangan terhadap investasi yang ada di negara Indonesia. Yang paling utama berbicara terhadap kondusivitas investasi.
 
"Ini sudah beberapa bulan ramai kita dengar terjadinya aksi-aksi, baik itu dari kelompok masyarakat maupun organisasi dan lain-lain, yang itu cukup meresahkan dan mengganggu terhadap kegiatan iklim investasi," papar dia.
 
"Memang, dengan kejadian yang ada di Cilegon, Banten ini menjadi suatu tonggak kita untuk benar-benar secara komprehensif, dan kami juga dari pemerintah pusat, Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini untuk segera menyikapi ini dengan secara langsung," tegas Todotua menambahkan.
 
Oleh karenanya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah memberikan masukan dan arahan ke depannya ke dalam suatu mekanisme pengelolaan kemitraan usaha.