Masih Banyak Persoalan soal Nelayan, Dualisme Kepengurusan HNSI Diharapkan Segera Berakhir

Jakarta: Kepemimpinan ganda di Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dinilai membuat bingung para nelayan se-Indonesia. Dua kepengurusan HNSI tersebut, yakni kepengurusan pimpinan Herman Herry dan pimpinan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Purn Soemarjono. 

"Para pengurus pengurus pusat sibuk dalam merebut jabatan Ketua Umum HNSI. Para anggota juga bingung dengan dengan kepengurusan ganda di pusat saat ini," kata Aktivis Nelayan HNSI Andy Willkam Sinaga dalam keterangannya, Sabtu, 18 Januari 2025.

Andy mengungkapkan saat ini para nelayan Muara Baru dan Muara Gembong Bekasi merasa tidak pernah lagi diadvokasi hak-hak normatifnya. Seperti, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan anggota HNSI.

Di samping itu, banyak persoalan tentang nelayan di Indonesia yang harus diselesaikan HNSI. Di antaranya penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) oleh nelayan asing, seperti dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

"Mereka sering menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Kemudian praktik menangkap ikan secara berlebihan menyebabkan 75 persen sumber daya ikan Indonesia dieksploitasi," kata Andy.
 

Baca Juga:  Muhammadiyah Desak Polisi Ungkap Dalang di Balik Pagar Laut Tangerang

Kemudian, lanjut Andy, masih adanya kebijakan yang tidak merata sehingga memarginalkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Belum lagi dari peran HNSI untuk ikut serta dalam program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo.

Ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP HNSI itu mengatakan ikan merupakan makanan bergizi yang bisa menjadi menu MBG. Semua ini, kata Andy, membutuhkan kepemimpinan HNSI yang kuat dan kredibel dengan kepemimpinan tunggal.

"Kami meminta agar dualisme kepengurusan di HNSI ini segera diakhiri, dan pemerintah dalam hal ini Menteri KKP sebagai bapak angkat nelayan perlu turun tangan untuk mendamaikan kepengurusan HNSI Pusat," ujar dia.