Gaji Pokok di Bawah UMP, Penyebab 35 Anggota DPRD Purwakarta Terima BSU

Purwakarta: Ironis sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta menjadi penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyebut kejadian ini karena kesalahan sistem.

Tercatatnya 35 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai penerima BSU dibenarkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Purwakarta. Namun, pihak Sekretaris DPRD Purwakarta, membantah pihaknya mengusulkan para anggota dewan, sebagai penerima BSU tersebut.

Menurut Sekretaris DPRD Purwakarta, Rudi Hartono, tercatatnya anggota DPRD sebagai penerima BSU, lebih karena sistem, di mana anggota DPRD mendapatkan gaji pokok di bawah UMP. 

"Betul 35 anggota Dewan tercatat menjadi penerima bantuan, tape data itu disebabkan ada sistem dimana gaji mereka berada dibawah UMP, bukan kita yang mengusulkan. Namun anggota Dewan bersepakat tidak akan ambilnya dan anggota dewan tidak butuh uang itu," kata Rudi Hartono di Purwakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.
 

Baca: 35 Anggota DPRD Purwakarta Terima Bantuan Subsidi Upah

BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta, menyampaikan terima kasih atas tidak dicairkannya BSU untuk para anggota DPRD. Diharapkan kasus tidak terulang dan akan dilakukan perbaikan data.

"Saya sampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD dan anggota yang tidak akan menerima bantuan tersebut, kami akan segera memperbaiki data," kata Kepala BPJS Kabupaten Purwakarta Wira Junjungan Sirait.

Dalam kasus ini pihak BPJS  juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk memastikan agar anggota dewan yang tidak memenuhi syarat tidak lagi tercatat sebagai penerima BSU di masa mendatang.

"Pihak bpjs ketenagakerjaan purwakarta memastikan perbaikan data sudah dilakukan, dan anggota dprd purwakarta yang tidak memenuhi kriteria akan dikecualikan dari daftar penerima di masa depan," kata Wira.