Pemerintah Diminta Jangan Buru-Buru Berhentikan Bansos karena Judol

Jakarta: Pengamat sosial, Rissalwan Habdy Lubis, meminta pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol), sehingga perlu ditelusuri lebih dalam. Pemerintah menyebut 600 ribu penerima bansos terindikasi bermain judol dan 228 ribu lebih telah dicoret dari penerima bansos.

Rissalwan melihat ada kesan seolah-olah menuding langsung sudah pasti penerima bansos melakukan hal tersebut. Padahal bisa jadi data itu disalahgunakan.

"Ada oknum yang justru di pengelola program bansos yang menggunakan data-data penerima bansos untuk keperluan judi online tadi. Saya kira perlu pembuktian, jadi tidak bisa langsung begitu ada temuan langsung eksekusi, harus ada pembuktian dulu," kata Rissalwan saat dihubungi, Minggu, 10 Agustus 2025.

Dia menegaskan tidak ada kontraktual uang bansos boleh dipakai untuk apa. Sebab, pada prinsipnya manusia selalu berharap, sehingga manusia adalah makhluk yang selalu berharap.

"Jadi kalau dia berpikir bahwa bansos ini kan tidak reguler, datangnya kan dirapel per beberapa bulan. Jadi ketika uangnya datang, ada kemungkinan memang uang itu pertama habis untuk bayar hutang dan berharap pada kesempatan yang lebih besar," ujar Rissalwan.

Dari awal, kata dia, tidak ada kontrak untuk penerima bansos. Terutama, menegaskan dana bansos tidak boleh dipakai untuk judul online.

"Jadi ini jangan sampai ada kesan, langsung menuding penerima bansos itu jahat semua. Jadi ini kan membuat framing yang negatif bagi penerima bansos. Padahal mereka orang yang kesulitan," kata Rissalwan.