Istana Harap Program Makan Bergizi Gratis Bisa Jadi Penggerak Ekonomi

Jakarta: Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu, bisa menjadi penggerak ekonomi.

Saat ini, 140 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi.

"Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa," kata Hasan, Minggu, 5 Januari 2025. 

Pemerintah, kata Hasan, memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja. Informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Hasan menuturkan geliat perekonomian lokal dipastikan secara signifikan bergerak ke arah lebih baik. Hal itu lantaran MBG melibatkan para petani, peternak, dan UMKM setempat.
 

Baca juga: Menilik Skema Pembagian Makan Bergizi Gratis Esok Hari

Kolaborasi multisektor diharapkan banyak terjadi. Unit-unit usaha di daerah bisa berjalan, seperti koperasi, BUMDes, kopontren, dan lain-lain. Hasan mengemukakan program ini memiliki target untuk memastikan anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul menuju Indonesia Emas 2024.

"Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," ungkapnya.

Hasan menuturkan program MBG yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) ini dimulai sebelum 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program Makan Bergizi Gratis akan dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia, untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri ibu hamil, dan menyusui," jelasnya.