Viral Pesan Diduga dari Hasto Ajak Tolak Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

Jakarta: Sebuah tangkapan layar beredar soal percakapan yang diduga berasal dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di grup WhatsApp internal partai. Dalam tangkapan layar yang beredar, Hasto disebut meminta jajaran partai untuk mengajak pihak eksternal menolak rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Tugas kita mendorong pihak-pihak eksternal partai untuk menolak pemberian gelar tersebut. Jadi terus lakukan penggalangan opini," demikian kutipan pesan yang dikaitkan dengan Hasto dalam percakapan itu.

Dalam pesan yang sama, Hasto menekankan pentingnya membangun opini publik agar menolak gelar tersebut. Arahan ini disebut merupakan hasil diskusi internal berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam rapat di DPP pada pekan sebelumnya.

"Rekan-rekan DPP, ini hasil diskusi dari beberapa teman. Diskusi ini dibuat berdasarkan arahan Ibu Ketua Umum dalam rapat DPP minggu lalu dan juga arahan melalui pernyataan di Blitar," tulis Hasto dalam kutipan yang beredar.

Lukisan bergambar Soeharto. Foto: MI/Susanto

Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Hasto Kristiyanto maupun PDI Perjuangan mengenai kebenaran tangkapan layar tersebut. Namun, peredaran pesan ini telah memicu berbagai reaksi publik di media sosial.

Soeharto dan 9 tokoh lainnya resmi menerima gelar Pahlawan Nasional

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan sepuluh nama tokoh yang mendapat gelar Pahlawan Nasional, Senin, 10 November 2025. Soeharto dipastikan resmi menerima gelar Pahlawan Nasional.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penetapan nama-nama tersebut telah melalui proses finalisasi dalam rapat terbatas yang turut dihadiri Menteri Kebudayaan yang juga Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu, 9 November 2025.

Presiden, ujar dia, mendapat masukan dari pimpinan DPR dan MPR. Presiden, menurut dia, meminta pandangan dari berbagai tokoh sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan gelar Pahlawan Nasional.