Iran Tegaskan Siap Lindungi Kepentingan Nasional dari Ancaman Sanksi AS

Teheran: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menegaskan bahwa Teheran akan terus melindungi kepentingan nasionalnya meski berpotensi menghadapi sanksi baru dari Amerika Serikat (AS) terkait kerja sama Iran dengan Rusia. Ia mengatakan langkah pembatasan Washington selama ini terbukti berdampak negatif namun tidak akan menggoyahkan posisi Iran.

“Terkait ancaman AS yang kembali akan menjatuhkan sanksi terhadap Iran, kami menghadapi paket sanksi dari AS hampir setiap hari,” ujar Baghaei dalam sebuah pengarahan pada Minggu, 23 November 2025.

“Sanksi memang merugikan kami, tetapi tidak akan pernah melemahkan tekad kami untuk mempertahankan hak dan kepentingan," sambungnya, seperti dikutip dari Antara.

Baghaei menjelaskan bahwa Iran dan Rusia terus bekerja sama dalam pengembangan energi nuklir damai. Kedua negara juga tengah membahas langkah-langkah untuk memperkuat kolaborasi di sektor tersebut.

Ancaman sanksi kembali mencuat setelah Presiden AS Donald Trump pada 17 November menyatakan bahwa RUU yang memperketat sanksi terhadap Rusia akan mengenakan hukuman berat kepada negara mana pun yang bekerja sama dengan Moskok, termasuk Iran.

Meski menghadapi tekanan meningkat, Baghaei memastikan bahwa Iran tetap melanjutkan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai perjanjian nonproliferasi senjata nuklir (NPT) dan aturan nasional. Ia menyebut kebijakan terkait hubungan dengan IAEA diputuskan oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran.

Menanggapi resolusi IAEA yang meminta Teheran melaporkan status cadangan uraniumnya, Baghaei mengakui kebijakan itu dapat memperumit situasi. Namun ia menegaskan tidak ada kebuntuan dalam dialog antara Iran dan badan pengawas nuklir PBB tersebut.

Pada Agustus lalu, negara-negara E3—Inggris, Prancis, dan Jerman—mengajukan pemberitahuan ke Dewan Keamanan PBB mengenai dimulainya mekanisme pemulihan sanksi internasional terhadap Iran yang sebelumnya dicabut dalam perjanjian nuklir 2015.

September lalu, Dewan Keamanan PBB kembali memberlakukan serangkaian sanksi, termasuk larangan pengiriman material dan teknologi terkait nuklir, pembatasan penjualan senjata konvensional berat, teknologi produksi rudal balistik, serta pembekuan aset asing Iran.

Baca juga:  Iran Minta Negara Dunia Tak Mengakui Langkah Eropa Hidupkan Kembali Sanksi Nuklir