Pengoplosan Beras Disengaja Pengusaha, Pemerintah Mesti Segera Bertindak!

Jakarta: Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan pemerintah perlu juga menganalisa penyebab terjadinya pelanggaran pengoplosan beras. Sutarto juga menyebutkan, pengoplosan beras ini dilakukan atas faktor kesengajaan.
 
"Mungkin kita semua supaya memiliki pemahaman yang sama tentang beras oplosan. Sepertinya masyarakat pemahaman tentang beras oplosan adalah beras yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan apa yang tercantum pada kemasan. Kalau ini terjadi adalah merupakan akibat kesengajaan atau ketidaksengajaan. Kalau berdasarkan informasi yang ada nampaknya cenderung adanya kesengajaan," ucap Sutarto saat dihubungi, dikutip Kamis, 17 Juli 2025.
 
Sutarto menjelaskan, pelanggaran tersebut terjadi karena beberapa akar masalah. Pertama, Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah yang dinaikkan dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 tanpa diikuti perubahan harga eceran tertinggi (HET) beras.
 
"Selain itu, produksi gabah sedang pada posisi turun (musiman) dan stok gabah/beras di masyarakat khususnya di pelaku bisnis beras sangat sedikit, dan kondisi ini dimanfaatkan oleh middleman menjual gabah dengan harga mahal," jelas dia.
 

Baca juga: Mentan Sebut Polemik Soal Beras Bukan Sekadar Oplosan Tapi Penipuan

(Ilustrasi, beras tidak sesuai standar dan mutu. Foto: dok Metrotvnews.com/Aditya Mahatva Yodha)
 

Pemerintah setop tambah stok dan lakukan intervensi pasar

 
Di lain pihak, sambung Sutarto, penggilingan pada dasarnya harus tetap beroperasi karena menanggung bunga utang atau kredit bank yang harus dibayar dan tidak ingin memberhentikan para pekerja.
 
"Saat seperti ini seyogianya pemerintah berhenti membeli untuk stok dan justru seyogianya melakukan intervensi pasar melalui penyaluran SPHP," pinta Sutarto.
 
Kendati demikian, ia menegaskan Perpadi akan terus mendukung pemerintah dalam melakukan berbagai pengawasan mengenai beras. Di samping itu, ia menyampaikan Perpadi selalu mengimbau untuk anggotanya agar tidak melakukan kecurangan seperti pengoplosan beras.