Bulog Diminta Segera Salurkan Stok Beras yang Dimiliki

Jakarta: Bulog diminta segera menyalurkan beras yang dimilikinya. Hingga 1 April 2025, beras yang berada di gudang Bulog di berbagai daerah adalah 2,34 juta ton beras. Sebanyak 1,792 juta ton dari 2,34 juta ton adalah sisa stok beras akhir 2024, yang sebagian besar berasal dari impor. 

Sekitar 436 ribu ton (18,6 persen) dari 2,34 juta ton beras telah berusia 7-12 bulan, bahkan hampir 55 ribu ton (2,3 persen) berusia lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, mayoritas berada yang berada di gudang Bulog adalah sekitar 1,079 juta ton (46,1 persen) merupakan beras yang berusia 4-6 bulan.

"Idealnya beras hanya disimpan empat bulan. Lebih dari 4 bulan beras harus dikeluarkan dari gudang untuk disalurkan agar beras tidak berpotensi turun mutu, bahkan rusak," kata Pengamat Pertanian Khudori dikutip Minggu, 20 April 2025.

Khudori mengungkapkan bahwa yang disimpan di gudang memerlukan perawatan. Semakin lama penyimpanan beras yang dilakukan, maka akan semakin besar pula biaya perawatan. 

"Ini akan membebani Bulog sebagai korporasi. Selain itu, kalau ada beras rusak di gudang, Bulog pasti dihujat. Temuan beras berkutu di gudang Bulog di Yogyakarta Maret 2025 lalu saja sudah membuat gaduh, apalagi bila ada beras rusak," bebernya.
 

Baca juga:  Perkuat Stok CBP, Pemerintah Gigih Genjot Penyerapan Gabah Beras

(Ilustrasi beras Bulog. MI/Susanto)

Bantuan beras pangan

Sebagaimana diketahui, pada akhir 2024, Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyaluran bantuan pangan beras pada 2025 diberikan 6 bulan. Bantuan tersebut menyasar 16 juta keluarga miskin, yang masing-masing diberi 10 kg/keluarga/bulan dengan total bantuan mencapai 960 ribu ton. Rencananya bantuan disalurkan Januari-Februari 2025 saat paceklik. 

"Belum sempat disalurkan, pemerintah memutuskan penyaluran bantuan pangan beras ditunda dengan produksi beras melimpah. Lagi pula mengeklaim produksi beras di Januari-Februari 2025 melimpah karena naik tinggi ketimbang Januari-Februari 2024 tidak tepat. Apabila paceklik dimaknai produksi dikurangi konsumsi di bulan yang sama terjadi defisit, Januari-Februari 2025 sebenarnya termasuk paceklik," ungkapnya.

Ia menyatakan bahwa Bulog masih memiliki outlet agar beras tidak menumpuk di gudang, yakni operasi pasar bernama Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun sayangnya, penyaluran SPHP juga disetop oleh pemerintah dengan alasan yang sama, yakni produksi beras melimpah.

"Setelah bantuan pangan beras dihentikan dan kemudian diikuti penyetopan penyaluran SPHP, pasar sepenuhnya dipasok beras oleh swasta. Bagi swasta, ini peluang pasar yang baik. Tapi bagi warga miskin calon penerima bantuan atau warga rentan yang berharap bisa membeli beras SPHP dengan harga terjangkau, mereka gigit jari. Mau tidak mau mereka harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli beras. Padahal, penghentian penyaluran keduanya dengan alasan produksi beras melimpah tidak tepat," tegas Khudori.