Pemprov Banten Mengeluh Keuntungan dari Bank BJB Menurun

Bandung: Pemerintah Provinsi Banten mengeluhkan penurunan keuntungan yang didapatkan dari Bank BJB dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,3 triliun. Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, mengatakan pihaknya memiliki saham sekitar 5 persen di Bank BJB.

"Kami di Bank kami di Banten ini adalah memiliki saham kurang lebih ya lima tapi kami juga adalah pemilik dari pada BJB. Sekarang ini untungnya menurun ya, dari Rp1,7 (triliun) menjadi Rp1,3 (triliun)," kata Dimyati usai mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank BJB Tahun 2024 di Menara BJB, Kota Bandung, Rabu, 16 April 2025.
 

Baca: Usai Kasus Korupsi, Dedi Mulyadi Pangkas Anggaran Promosi Bank BJB

Ia berharap usai RUPS tersebut Bank BJB kembali membaik setelah ditemukan kasus mark up anggaran promosi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, lanjutnya, keuntungan bagi Banten bisa kembali seperti semua bahkan ditargetkan mencapat Rp2 triliun pada 2025.

"Insyaallah gubernur dan semua pihak yang ada akan men-support peran dari pada bjb, sehingga saya sih berharap di 2025 keuntungannya itu bisa menembus di angka dua (triliun rupiah) gitu ya," bebernya.

Dimyati juga meminta Bank BJB untuk intropeksi agar kasus yang sedang berjalan di KPK tidak terulang sehingga memiliki dampak terutama ke Provinsi Banten. Ia pun memastikan Provinsi Banten tidak akan melakukan intervensi terhadap jajaran direksi Bank BJB agar pelayanan bisa semakin membaik.

"itu harus intropeksi. Tadi sudah disampaikan oleh KDM bahwa jangan melakukan intervensi terlalu berlebihan pemerintah ya atau pemegang saham terhadap operasional pelaksanaan direksi Kalau bermain-main di situ, maka dengan sendirinya rencana bisnis, rencana kegiatan itu akan kuya tidak sesuai," ujarnya.