Utusan PBB Tegaskan Gaza Bagian Palestina, Tolak Usulan Absurd Trump

New York: Perwakilan tetap Palestina di PBB menegaskan bahwa Jalur Gaza merupakan bagian tak terpisahkan dari negara Palestina. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk ‘mengambil alih’ wilayah tersebut.

Perwakilan tetap Palestina di PBB, Riyad Mansour, menegaskan pentingnya Jalur Gaza dalam perjuangan Palestina. Dalam pertemuan yang diadakan oleh Komite PBB untuk Hak-Hak Rakyat Palestina pada Rabu 5 Februari 2025, ia menekankan bahwa Gaza adalah bagian integral dari tanah air Palestina dan tidak dapat dipisahkan dari negara tersebut.

"Jalur Gaza adalah bagian berharga dari wilayah Negara Palestina. Ini adalah tanah air kami, dan kami tidak memiliki tanah air lain selain Palestina," ujar Mansour dalam forum tersebut, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Kamis 6 Februari 2025.

Mansour menolak gagasan bahwa rakyat Palestina harus mencari tempat tinggal lain. 

"Bagi mereka yang ingin memberikan kami tempat yang aman dan nyaman, kami lebih memilih untuk kembali ke rumah kami sendiri, di dalam negara Israel," tegas Mansour.

Ia juga menegaskan bahwa wilayah Palestina mencakup Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem. Oleh karena itu, ia menyerukan kepada seluruh negara di dunia untuk membantu dalam upaya rekonstruksi Gaza, yang hancur akibat konflik berkepanjangan.

Penolakan terhadap upaya pemindahan paksa warga Gaza

Dalam pernyataannya, Mansour dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa atau pembersihan etnis yang dapat mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza dengan alasan apa pun.

"Kami tidak akan pernah menerima ide pengusiran rakyat kami dari Gaza dalam kondisi atau alasan apa pun," kata Mansour.

Pernyataan ini disampaikan menyusul usulan Presiden AS Donald Trump yang mengindikasikan kemungkinan pemindahan penduduk Gaza ke negara-negara lain seperti Yordania dan Mesir, sementara AS berencana mengubah wilayah tersebut menjadi "Riviera Timur Tengah."

Trump mengumumkan rencananya ini dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Selasa malam, 4 Februari 2025. Ia menyatakan bahwa AS akan mengambil alih Gaza setelah gencatan senjata diberlakukan di wilayah tersebut pada 19 Januari lalu.

Harapan untuk gencatan senjata permanen

Mansour juga menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Gaza, tetapi menekankan bahwa tujuan akhirnya adalah menghentikan semua bentuk kekerasan secara permanen.

"Kami ingin gencatan senjata ini berubah menjadi gencatan senjata permanen yang mencakup seluruh wilayah Palestina yang diduduki," kata Mansour.

Ia menambahkan bahwa penghentian kekerasan di Gaza seharusnya tidak berujung pada meningkatnya konflik di wilayah lain, terutama di bagian utara Tepi Barat.

"Kami ingin perdamaian tidak hanya di Gaza, tetapi juga di seluruh wilayah Palestina yang diduduki," ujar Mansour.

Mansour meminta komunitas internasional untuk berperan aktif dalam membangun kembali Gaza dan memulihkan kehidupan masyarakatnya yang telah lama menderita akibat perang berkepanjangan.

"Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mengusir rakyat Palestina dari tanah leluhur kami," tegas Mansour.

Latar belakang konflik dan usulan Trump

Usulan Trump untuk memindahkan penduduk Gaza muncul setelah kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari, yang untuk sementara menghentikan serangan Israel yang telah menyebabkan lebih dari 47.000 warga Palestina tewas dan menghancurkan sebagian besar infrastruktur di wilayah tersebut.

Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa AS akan mengambil alih Gaza dan berencana menjadikannya kawasan wisata mewah yang ia sebut sebagai "Riviera Timur Tengah."

Pernyataan ini langsung menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Mansour, yang menilai usulan tersebut sebagai bentuk pemaksaan terhadap rakyat Palestina dan pengabaian terhadap hak mereka untuk tetap tinggal di tanah airnya.

Di tengah ketidakpastian politik dan kondisi kemanusiaan yang semakin buruk, rakyat Palestina terus menyerukan hak mereka untuk tetap tinggal dan membangun kembali Gaza tanpa intervensi eksternal yang bertentangan dengan kehendak mereka.

(Muhammad Reyhansyah)