Publik Jerman Dukung Pembekuan Pengiriman Senjata untuk Israel

Berlin: Keputusan pemerintah Jerman untuk menangguhkan sebagian ekspor senjata ke Israel telah mendapatkan dukungan publik yang luas, menurut jajak pendapat baru yang dirilis Kamis.

“Survei yang dilakukan untuk televisi publik ZDF menemukan bahwa 83% warga Jerman percaya bahwa penghentian pasokan senjata ke Israel yang berpotensi digunakan di Jalur Gaza adalah tindakan yang tepat,” sebut laporan jajak pendapat itu, yang dikutip dari Anadolu, Jumat 15 Agustus 2025.

Survei tersebut juga menemukan bahwa sebagian besar warga Jerman ingin pemerintah mereka memberikan tekanan politik yang lebih besar kepada Israel untuk mengakhiri kampanye militernya di Gaza.

“Secara spesifik, 62% responden menyerukan tekanan yang lebih besar, sementara hanya 30% yang menentang hal ini,” imbuh hasil jajak pendapat tersebut.

Setelah berminggu-minggu kritik yang meningkat, Kanselir Friedrich Merz mengumumkan Jumat lalu bahwa Jerman tidak akan lagi mengizinkan ekspor senjata ke Israel yang dapat digunakan di Gaza. Keputusan ini dibuat sebagai tanggapan atas rencana Kabinet Israel untuk menduduki Jalur Gaza sepenuhnya dan mengusir penduduk Palestina.

Jajak pendapat ZDF menunjukkan bahwa mayoritas warga Jerman juga mendukung pengakuan negara Palestina, meskipun pemerintah Jerman enggan dalam hal ini. Menurut survei tersebut, 60% responden berpendapat Jerman harus mengakui Palestina sebagai negara, sementara hanya 22% yang menentangnya, sementara 18% masih ragu-ragu.

Merz, sekutu setia Israel sejak lama, awalnya menolak seruan anggota parlemen oposisi untuk embargo senjata meskipun ada tuduhan bahwa pemerintah Netanyahu menggunakan taktik kelaparan dan melakukan kejahatan perang di Gaza.

Pada hari Minggu, Merz menegaskan bahwa meskipun Jerman akan menghentikan persetujuan ekspor senjata baru yang dapat digunakan di Gaza, kebijakan tradisional Berlin untuk mendukung Israel tidak akan berubah.

Pemimpin konservatif tersebut tidak mendukung seruan dari negara-negara Eropa lainnya untuk menangguhkan perjanjian perdagangan Uni Eropa-Israel, dan menyatakan skeptisisme tentang pengakuan negara Palestina.