Dugaan Praktik Tambang Ilegal Pulau Gebe, Komisi XII DPR: Harus Usut Tuntas

Jakarta: Pulau Gebe, di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, jadi sorotan, lantaran diduga terjadi praktik tambang ilegal. Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto menegaskan dugaan praktik tambang ilegal di pulau bagian timur Indonesia itu harus diusut tuntas.

"Ini jelas melanggar," ujar Sugeng, dalam keterangannya diterima pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Sugeng menerangkan ada ketentuan yang jelas, yakni UU no.27 tahun 2007, tentang Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Bahwa kawasan pulau yang luasnya di bawah 2.000 kilometer persegi dikategorikan sebagai pulau kecil dilarang dilakukan usaha pertambangan.

"Nah, Pulau Gebe luasnya hanyalah 76,42  km2, atau 7,624 ribu hektare saja, jadi jelas berdasarkan ketentuan itu pulau Gebe dilarang untuk ditambang," jelas Sugeng.

Namun kenyataannya, kata Sugeng, ada sejumlah usaha pertambangan di pulau tersebut. Sugeng menyebut ada pertambangan nikel di Pulau Gebe.

"Dan pastinya itu ilegal. Praktek pertambangan ilagel semacam ini tentu biasanya ada backing orang kuat di belakangnya. Untuk itu harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, terlebih, praktek pertambangannya telah merusak lingkungan," ungkap Sugeng, 

Sementara itu, melansir Metrotvnews.com, Pulau Gebe termasuk dalam pulau yang dilakukan penambangan. (Baca di sini: Selain Raja Ampat, 8 Pulau Kecil ini Juga Diberikan Izin Tambang) Pulau Gebe seluas 224 km persegi dikaveling oleh tujuh izin tambang nikel, termasuk milik perusahaan-perusahaan besar dari Tiongkok. Konsesi tersebar hampir di seluruh daratan pulau.

Pulau ini sebelumnya dikenal sebagai habitat kakatua putih dan kawasan hutan tropis rendah, namun kini sebagian besar hutan telah digusur untuk tambang. Aktivitas tambang juga menyebabkan sedimentasi berat di pesisir dan mengganggu aktivitas nelayan setempat.