60 Bibit Sawit Ilegal Ditemukan di Kawasan Tahura Senami Jambi

Batang Hari: Petugas Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menemukan 60 bibit kelapa sawit yang ditanam di kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin (STS) Senami, Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Hari, Billy Akzaiman, mengatakan temuan tersebut terungkap setelah kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Tahura. Petugas kemudian melakukan penertiban dengan mencabut dan memotong bibit sawit yang ditemukan.

"Untuk petugas di lapangan langsung melakukan penertiban dengan mencabut dan memotong bibit-bibit kelapa sawit yang ditemukan di lokasi," kata Billy seperti dilansir Antara, Senin, 9 November 2026.

Billy menjelaskan, sebanyak 60 batang bibit kelapa sawit dibongkar petugas di titik spesifik BOR 12 kawasan Tahura. Penanaman komoditas tersebut diduga menjadi upaya pihak tertentu untuk membuka lahan dan mengubah fungsi kawasan hutan demi kepentingan pribadi.

Penertiban dilakukan sebagai langkah pemerintah daerah untuk mencegah pemanfaatan kawasan konservasi secara ilegal. Billy berharap kegiatan pengawasan dan penindakan dapat terus dilaksanakan agar kelestarian Tahura Senami tetap terjaga.
 

Pemerintah Kabupaten Batang Hari juga menilai pengamanan kawasan Tahura membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena dugaan perambahan di kawasan hutan konservasi masih menjadi persoalan yang perlu diawasi.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Johansyah, menyatakan pihaknya tidak dapat memberikan tanggapan mengenai temuan penanaman bibit sawit di kawasan Tahura tersebut. Menurutnya, penanganan persoalan itu menjadi kewenangan DLH dan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan.

Johansyah menjelaskan Tahura merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi serupa dengan taman nasional. Kawasan tersebut diperuntukkan bagi koleksi tumbuhan dan satwa, penelitian, pendidikan, wisata alam, serta penyangga kehidupan.

Pengelolaan Tahura juga memiliki landasan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tahura.

"Itu wewenang satgas karhutla Kabupaten Batang Hari dan DLH setempat, silahkan konfirmasi ke yang berwenang, kita tidak bisa mengomentari itu (penanaman sawit di area Tahura)," singkatnya.