Wapres Gibran ditemani Ketua MPR Muzani keluar dari ruang pimpinan. Foto: Metro TV
Breaking News
Usai Serahkan Surat Pengunduran Diri, Gibran Langsung Tinggalkan Gedung DPR/MPR
Anggi Tondi Martaon • 12 November 2026 11:45
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. RI 2 itu merampungkan penyerahan surat pengunduran diri ke MPR.
Pantauan Metro TV, Gibran keluar dari ruang pimpinan MPR ditemani Ketua MPR Ahmad Muzani pukul 11.34 WIB. Gibran langsung turun lift dan menuju gerbang Nusantara III.
Gibran disambut riuh wartawan yang menunggu pernyataannya. Namun, Gibran langsung menuju mobil SUV hitam pukul 11.39 WIB dengan pengawalan ketat Pasmpampres. Kendaraan yang kendarai Gibran langsung melaju meninggalkan Kompleks Parlemen.
MPR memiliki waktu 60 hari kerja untuk memproses surat pengunduran diri Gibran. Adapun Paripurna DPR yang sedianya digelar hari ini, ditiadakan.
Isu mundurnya Gibran sebelumnya sudah berkembang luas. Hal ini bermula dari Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat untuk pencalonan Wakil Presiden. Hal ini disampaikan MK dalam sidang pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang teregistrasi nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Selain itu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 ini membatalkan syarat administrasi pencalonannya sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.

Wapres Gibran tiba di Kompleks Parlemen. Kamis, 12 November 2026. Foto: Tangkapan layar
Pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 sejatinya juga sempat memicu perdebatan panjang terkait putusan MK mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Teranyar, seluruh fraksi di DPR sudah menyampaikan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumin Raka. Lebih dari 100 anggota DPR mengusulkan hak itu.
"Total anggota mengusulkan HMP sebanyak 120 dari delapan fraksi menyatakan HMP," kata Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dikutip dari Youtube TV Parlemen, Rabu, 11 November 2026.
Saan memerinci usulan setiap fraksi. Yakni, PDIP sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN 1 anggota, dan Demokrat 18 anggota.