Pemerintah Hormati Aksi Greenpeace dan Tegaskan Komitmen Tangani Krisis Iklim

Jakarta: Pemerintah menghormati aksi Greenpeace yang membentangkan spanduk di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Aksi itu ditekankan sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan aspirasi.

“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat,” ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Oktober 2026.
 

Syahganda mengatakan bahwa persoalan dampak krisis iklim masih menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Termasuk terkait biaya hidup masyarakat.

"Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden," ujar Syahganda.

Syahganda menjelaskan, pemerintah terus memperkuat penanganan krisis iklim termasuk menggalakkan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sekaligus penegakan hukum tegas yang menggolongkan perusakan lingkungan sebagai terorisme ekologi.


Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan. Foto: Bakom RI.

Selain itu, guna mengatasi tekanan biaya hidup di tengah gejolak ekonomi global, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” tambah Syahganda.

Pemerintah juga membuka pintu dialog serta mengajak berbagai pihak termasuk Greenpeace. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah menerima masukan konstruktif bagi perbaikan kebijakan ke depan.

“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” kata Syahganda.