PM Al-Zaidi Sebut Tak Ada Lagi Personel Militer AS di Irak, Termasuk Penasihat

Baghdad: Perdana Menteri Irak Ali Faleh Al-Zaidi mengatakan tidak ada lagi tentara Amerika Serikat (AS) yang tersisa di Irak, termasuk personel yang bertugas sebagai penasihat.

Pemerintah Irak kini menargetkan seluruh senjata berada di bawah kendali negara paling lambat Juni 2027.

Dalam wawancara dengan Iraq News Agency (INA) pada Jumat, 23 Oktober 2026, Al-Zaidi mengatakan tidak adanya pasukan asing telah menghilangkan alasan yang sebelumnya digunakan sejumlah faksi bersenjata untuk mempertahankan kepemilikan senjata mereka.

Ia menegaskan keputusan pemerintah untuk membatasi kepemilikan senjata pada institusi negara bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.

“Pada 30 Juni 2027, tidak akan ada senjata di luar kerangka negara,” kata Al-Zaidi.

Ia mengatakan pemerintah telah mencapai kesepakatan mengenai senjata yang dimiliki tiga faksi bersenjata dan sedang bernegosiasi dengan empat faksi lainnya untuk menyelesaikan proses tersebut.

“Ini adalah negara Irak yang memiliki faksi-faksi, bukan faksi-faksi yang memiliki sebuah negara,” ujarnya.

Al-Zaidi juga mengatakan Irak pernah berada hanya beberapa hari dari risiko isolasi internasional, termasuk kemungkinan penarikan kedutaan asing dan pemberlakuan berbagai pembatasan.

Menurut dia, negara-negara Barat sebelumnya menilai kelompok bersenjata tertentu secara efektif telah mengambil alih kendali negara Irak. Namun, pemerintahannya berhasil mengatasi ancaman tersebut.

Irak Tetap Perkuat Kemitraan Strategis dengan AS

Meski penarikan pasukan AS telah dilakukan, Al-Zaidi menegaskan Baghdad tetap berkomitmen memperkuat kemitraan strategis dengan Washington. Ia mengatakan Irak memilih AS sebagai mitra strategis karena kemampuan teknologi dan ekonominya.

Menurut Al-Zaidi, perusahaan-perusahaan AS telah mulai beroperasi di Irak dan menjalankan proyek-proyek di berbagai bidang kerja sama bilateral.

Ia menambahkan, kemitraan dengan Washington, bersama pengembangan sektor energi Irak, akan meningkatkan pengaruh negara tersebut di tingkat regional dan internasional dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Baghdad dan Washington menyepakati penarikan bertahap pasukan koalisi pimpinan AS dari Irak pada September 2024. Misi militer koalisi dijadwalkan berakhir pada September tahun ini.

Pada 30 September, Irak mengumumkan berakhirnya misi militer koalisi pimpinan AS di negara tersebut. Pentagon juga mengonfirmasi penarikan personel dan peralatan koalisi dari Pangkalan Udara Erbil.

Menurut laporan Anadolu, penarikan itu menandai peralihan dari misi militer koalisi melawan kelompok teroris ISIS atau Daesh menuju kerja sama keamanan, termasuk pelatihan dan berbagi intelijen.

Irak Tegaskan Tidak Akan Terlibat Perang Regional

Mengenai perkembangan kawasan, Al-Zaidi menegaskan Irak tidak akan terlibat dalam perang apa pun dan akan tetap menjadi tempat pertemuan bagi pihak-pihak yang berseberangan.

Ia mengatakan krisis regional pada akhirnya harus diselesaikan melalui kesepakatan, terlepas dari bagaimana situasi berkembang.

Al-Zaidi juga menolak kemungkinan penutupan perbatasan Irak dengan Iran. Menurut dia, langkah tersebut akan merugikan kedua negara.

“Menutup perbatasan dengan Iran berarti mengepung diri kita sendiri secara ekonomi,” katanya.

Irak Cari Jalur Ekspor Minyak Alternatif

Al-Zaidi mengatakan Irak sedang mengembangkan jaringan pipa ekspor minyak untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah gangguan pelayaran di jalur strategis tersebut.

Pemerintah berupaya mengaktifkan kembali jalur ekspor minyak melalui Pelabuhan Ceyhan di Turki dan mendiversifikasi jalur ekspor lainnya.

“Krisis Hormuz telah menghalangi Irak untuk memperoleh manfaat dari kenaikan harga minyak,” katanya. Ia menambahkan bahwa ekspor minyak Irak mengalami fluktuasi, mulai dari penghentian hingga kembali beroperasi, akibat kondisi regional.

Al-Zaidi juga mengumumkan rencana meningkatkan kapasitas produksi minyak Irak menjadi 10 juta barel per hari pada 2032.

Ia menyebut proyek Development Road bersama Turki sebagai “sungai ketiga” bagi Irak. Pembangunan proyek tersebut akan dimulai setelah anggaran disetujui parlemen.

Proyek itu bertujuan membangun koridor transportasi utama yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Irak selatan dengan Turki dan selanjutnya pasar Eropa.

Baca juga: Penarikan Pasukan AS Tandai Berakhirnya Misi Melawan ISIS di Irak