Pembelaan Bawaslu Soal Usulan Penundaan Pilkada 2024

Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut rencana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 baru sekadar usulan. Wacana itu pun tercetus dalam rapat tertutup.

"Sehingga saya enggak bisa komen karena itu seharusnya rapat tertutup," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juli 2023.

Bagja meyakini usulan itu tidak membuat gaduh di kalangan masyarakat. Dia tidak bisa memerinci detailnya saat ini.

"Itu dibahas di forum tertutup sehingga kemudian saya kira hal tersebut juga nanti solusinya akan apa, ada di forum tertutup juga, itu pun juga masih diskusi, bukan kemudian usulan lembaga," ucap Bagja.

Dia menyebut usulan itu sejatinya bukan konsumsi publik. Namun situs resmi Bawaslu terlanjur mempublikasikan hasil rapat tertutup tersebut.

Dia tak mempermasalahkan informasi rapat tertutup itu terpampang di situs Bawaslu. Sebab, penundaan Pilkada 2024 baru sebatas wacana, belum kesimpulan resmi Bawaslu.

"Enggak masalah (terpublikasi) kan enggak kemudian kita komentari lagi, hasilnya memang pada titik tertentu ya pada titik tertentu, bukan kesimpulan di itu memang ada beberapa permasalahan," ujar Bagja.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari merespon soal usulan Bawaslu soal penundaan Pilkada 2024. Hasyim mengaku tak tahu dasar dari pernyataan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

"Aku belum tahu dasar dia (Bagja) apa (minta pembahasan opsi penundaan Pilkada 2024). Kalau kita pengennya lebih cepat, lebih baik. Coblos itu di September," ujar Hasyim, di Jakarta, Kamis, 13 Juli 2023.