Kadin Harap Capres-Cawapres Teruskan Mimpi Indonesia Emas 2045

Jakarta: Kepala Badan Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Pandu Patria Sjahrir menanggapi perihal pengumuman capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kadin, kata dia, bersikap netral.

Meski demikian keinginan Kadin dan para pengusaha, siapapun pemimpin Indonesia selanjutnya, harus meneruskan program ekonomi dan Indonesia Emas 2045.

"Kami dari kadin pasti netral. Tapi kami ingin siapapun yang menjadi penerus, program ekonomi harus terus jalan, apalagi untuk Indonesia Emas 2045. Itu program Kadin yang kami sedang sosialisasi. Apalagi untuk lima tahun ke depan, tolong soal SDM yang menjadi salah satu sumber utama yang mungkin bisa diprioritaskan, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup," kata Pandu ditemui di acara GoPay Tabungan by Jago, di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023.

Kadin juga nanti akan mencoba mensosialisasikan juga program ekonomi Kadin. Dia mengatakan tidak berarti kadin mencari yang pro bisnis, tetapi lebih mencari para calon pemimpin negara Indonesia pro kelanjutan ekonomi Indonesia, dan Indonesia Emas 2045.

"Juga yang harus adil menjadi penting. Jangan ada terlalu banyak perbedaan, serta berikan equal access (akses setara) terkait kesempatan, buat setiap warga negara," kata Pandu.

Baca juga: Airlangga: Berhasil Hadapi Tantangan, RI Bisa Wujudkan Indonesia Emas 2045
 

Masukan Kadin soal ekonomi

Beberapa hal yang perlu dibenahi terutama terkait ekonomi baru, kata Pandu, salah satunya digitalisasi.

Indonesia memerlukan mengembangkan infrastruktur seperti jaringan 5G. Tujuannya agar data-data menjadi murah bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia.

Kedua, Indonesia juga perlu security (keamanan) dari pembuatan data-data center di Indonesia. Sehingga agar data informasi ada di Indonesia.

"Ketiga, perlu ada peraturan baik atas keberpihakan kepada local players (pelaku lokal). Ini penting karena ekosistem sudah kita bikin dalam 10 tahun ini, seperti Gopay. Tetapi harus ada keberpihakan itu. Seperti di negara-negara besar juga sudah dilakukan," kata Pandu.

Pandu sedikit enggan menjawab terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas batasan usia capres-cawapres.

"Kita jujur cari stabilitas ya, perlu juga politik. Kita politik berkelanjutan. Ini pesta 5 tahun sekali, jadi kalau ada beda pendapat, normal saja, dan kita harus bersatu," kata Pandu.