Alasan Pansel Capim KPK Idealnya Didominasi Unsur Masyarakat

Jakarta: Para pegiat antikorupsi mendesak panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didominasi dari unsur masyarakat. Sementara, komposisi pansel akan terdiri dari lima dari unsur pemerintah dan empat kalangan masyarakat.

"Idealnya adalah pansel KPK itu didominasi oleh unsur masyarakat, kenapa, karena KPK lembaga negara yang bersifat independen sehingga proses seleksinya," kata peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman kepada Medcom.id, Selasa, 21 Mei 2024.

Dia menuturkan proses seleksi yang bisa menjamin independensi adalah didominasi oleh unsur masyarakat. Sedangkan, bila dominan unsur pemerintah maka sosok pansel itu harus dapat menjamin capim KPK yang melindungi kepentingan pemerintah.

"Harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan pemerintah, tidak mengganggu kepentingan-kepentingan pemerintah, dan seterusnya," ucap Zaenur.

Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Muhammad Nur Ramadhan mengatakan pihaknya bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyodorkan lebih dari 20 nama bakal pansel capim KPK untuk dipertimbangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini sebagai bentuk respons komposisi pansel yang tidak ideal tersebut.

"Terpenting adalah nama-nama ini yang kami anggap ini akan jauh dari godaan intervensi," ucap Nur.
 

Baca juga: Pegiat Antikorupsi Bakal Selisik Latar Belakang Sosok Pansel Capim

Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana menekankan pansel harus diisi nama-nama yang jauh dari konflik kepentingan. Selain itu, pansel harus bersih dari intervensi pihak tertentu.

"Sehingga kalau mereka kelak dipilih oleh presiden, mereka dapat bekerja berdasarkan permasalahan yang ada dan memenuhi sejumlah kriteria terutama terkait dengan rekam jejak yang bersih dan antikonflik kepentingan," ucap Kurnia.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan nama-nama yang akan menjadi pansel capim KPK masih digodok. Ia memastikan penyusunan nama akan rampung Juni 2024.

"Ini baru disiapkan, nanti Juni lah sudah kita selesaikan," ujar Presiden Jokowi di tengah kunjungan kerja ke Pasar Sentral Lacaria Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa, 14 Mei 2024.