2025, Belanja Prioritas Capai Rp1.905,8 Triliun

Jakarta: Pemerintah merencanakan belanja prioritas pada 2025 mencapai Rp1.905,8 triliun. Itu mencakup anggaran pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dalam Rapat Paripurna DPR ke-17 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung DPR, Jakarta.

Anggaran pembangunan infrastruktur diperkirakan berkisar Rp404,2 triliun hingga Rp433,9 triliun di tahun depan. Sri Mulyani mengatakan, pembangunan infrastruktur perlu untuk terus dilanjutkan guna mendukung percepatan transformasi ekonomi sosial.

"Itu dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, serta melanjutkan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara)," kata Sri Mulyani, Senin, 20 Mei 2024.

Melalui infrastruktur yang memadai, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas.
 

Pembangunan kualitas SDM jadi prioritas

Selain pembangunan fisik itu, pemerintah turut menyadari pentingnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan dalam mengiringi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karenanya, pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas bagi pengambil kebijakan.

Dalam pembangunan kualitas SDM itu, salah satu yang menjadi fokus ialah sektor pendidikan. Pada sektor tersebut, pemerintah merencanakan menaruh anggaran di kisaran Rp708,25 triliun hingga Rp741,1 triliun.

Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung pencapaian pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Itu ditempuh melalui beberapa program unggulan, antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.

"Berbagai program unggulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses, kualitas, dan dapat menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha (link and match)," jelas Sri Mulyani.

Selain melalui pendidikan, pembangunan kualitas SDM juga ditempuh melalui sektor kesehatan. Pada tahun depan, pemerintah berencana menaruh anggaran di sektor tersebut pada kisaran Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun. Dana itu utamanya difokuskan untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 

Baca juga: Ekonomi RI di 2025 Diramal Tumbuh 5,5%

 

Akselerasi penurunan stunting

Di sisi lain, anggaran kesehatan juga diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Sementara dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah akan memfokuskan kebijakan anggaran pada sektor perlindungan sosial. Anggaran yang direncanakan tersedia untuk sektor itu berkisar Rp496,9 triliun hingga Rp513,0 triliun.

Dana itu bakal dimanfaatkan untuk menekan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antardaerah yang dilakukan dengan memperkuat perlindungan sosial sepanjang hayat, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

"Melalui berbagai program unggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan," jelas Sri Mulyani.