Kebijakan Gaji Dipotong untuk Tapera Dinilai Tak Adil

Jakarta: Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengomentari kebijakan pemerintah yang mewajibkan pekerja berusia 20 tahun atau sudah menikah untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan itu dinilai tak adil.

“Kita memberikan subsidi ke yang tidak punya rumah, itu agak tidak fair," kata Agus dalam tayangan Metro TV, Selasa, 28 Mei 2024.

Ketidakadilan itu dikarenakan masyarakat sudah memiliki rumah tetap harus membayar iuran. Jika kebijakan ini diberlakukan, sama saja masyarakat memberikan subsidi bagi masyarakat lain yang belum punya rumah.

Dia tak menerima kebijakan tersebut. Sebab, pemerintahlah yang seharusnya memberikan subsidi kepada masyarakat.

"Kalau pemberian subsidi harus pemerintah, bukan masyarakat, ” ungkap dia
 

Baca juga: Pengamat: Iuran Tapera Harus Ada Pengecualian dan Tidak Wajib

Agus mengatakan Tapera sama halnya dengan Taperum PNS yang pernah diupayakan tetapi tidak berhasil karena mekanisme yang tidak jelas. Hal itu berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

“Ini kalau tidak salah masuk swasta juga, kalau sudah punya rumah masa kita harus bayar juga, gimana caranya untuk bisa pengecualian, ini bisa jadi sumber korupsi lagi ni,” ucap Agus.

Agus menyebut pemerintah perlu membuat mekanisme peraturan yang jelas. Jika tidak, masyarakat akan kebingungan dengan informasi yang beredar.

“Ini kan PP, PP belum bisa langsung dijalankan karena detailnya harus ada di peraturan menteri atau peraturan lembaga lainnya, jadi itu dikeluarkan dulu, kalau gak masyarakat tidak akan percaya,” ujar dia.