Kemenkum Sambut 8 Menteri dan Wakil Usai Instansinya Dipecah 4

Jakarta: Kementerian Hukum (Kemenkum), yang sebelumnya disebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menyambut delapan menteri dan wakil yang instansinya saling berkoneksi. Kemenkumham dipecah menjadi empat instansi, yakni Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Satu langkah yang strategis dan luar biasa yang diambil Presiden baru kita (Prabowo Subianto) yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober, lalu,” Kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Senin, 21 Oktober 2024.

Yusril menjelaskan pemisahan tersebut bukan cuma terjadi sekali ini. Saat dia menjabat dulu, nama Kemenkum juga diubah menjadi Departemen Kehakiman dan HAM.

“Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus merupakan tantangan bagi kita,” ucap Yusril.

Kemenkum sedang dalam masa transisi atas pemisahan instansi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Pembagian sistem serta aset ini ditarget rampung dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahkan pekerjaan kita lebih fokus, lebih tajam program-program yang kita lakukan, dan dengan pencapaian yang optimal,” ujar Yusril.
 

Baca Juga:  Yusril Nilai Kasus 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan memimpin tiga instansi lainnya. Yusril akan mengoordinasikan kerja empat instansi dengan berkomunikasi dengan menteri dan wakilnya.

Tiga menteri lainnya, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andriyanto.

Sementara itu, empat wakil menteri, yakni Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Otto Hasibuan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin, dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.