Masih Ada Kelangkaan BBM Subsidi, Digitalisasi SPBU Dinilai Perlu Evaluasi

Jakarta: PT Pertamina (Persero) dinilai perlu mengevaluasi sistem digitalisasi SPBU yang dirancang dan dibangun sejak 2018. Pasalnya, masih ada kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Tujuan proyek ini untuk mengendalikan subsidi dan kompensasi Pemerintah untuk BBM berupa Pertalite (JBKP) dan Biosolar (JBT) secara real time," ujar Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Jakarta, Kamis, 23 November 2023. 

Proyek digitalisasi terhadap 5.518 SPBU di seluruh Indonesia ini menggunakan dana investasi senilai Rp3,6 triliun dari PT Telkom Indonesia. Kompensasi yang diberikan, Pertamina wajib membayar ke PT Telkom setiap liter BBM sebesar R15,25 selama lima tahun dari SPBU terdigitalisasi.

Yusri menyampaikan selama 2023, subsidi dan kompensasi BBM yang diberikan pemerintah lewat APBN mencapai Rp339,6 triliun. Namun, digitalisasi yang berbiaya besar ini belum berjalan lancar. Sebab, sejak Maret 2023, Pertamina Patra Niaga membuat kebijakan digitalisasi tahap II dengan beban biaya ditanggung pemilik SPBU, yang harus selesai pada Juli 2023.

"Digitalisasi tahap II ini mengunakan software dan hardware FCC (Four Cour Controler) enabler dari perusahaan dari Selandia Baru berinisial ITL. Kami mendapat informasi program ini kental terjadi praktik kartel, sebab ITL hanya menunjuk tiga perusahaan dan memasang harga tidak wajar kepada pemilik SPBU, terkesan seperti pemerasan terselubung," ujar Yusri. 

Yusri mengatakan ada kecurigaan dari BPH Migas atas proyek digitalisasi ini. BPH Migas menyampaikan surat ke KPK untuk melakukan audit teknologi pada 29 Mei 2020. Sayangnya, belum ada sikap dari KPK.

Yusri mengatakan pihaknya secara resmi telah meminta klarifikasi dan informasi ke Direksi Pertamina Patra Niaga dengan tembusan ke Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) holding sampai batas waktu Rabu 22 November 2023.

"Janjinya Direksi PT Pertamina Patra Niaga saat itu 17 November 2023 melalui Corporate Secretary, Irto Ginting akan memberikan jawaban, namun faktanya tak mampu merealisasikan," ujar Yusri.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Petrus Ginting, menjamin proses integrasi kesisteman digital dengan sistem digitalisasi tahap I yang telah dibangun dan dipasang sebelumnya, Pertamina Patra Niaga mendorong pelaksanaan percepatan digitalisasi tahap II untuk menggunakan perangkat yang compatible dengan sistem tersebut.

Salah satu perangkat digitalisasi yang dibutuhkan adalah Four Court Controller (FCC), dan FCC yang compatible dengan sistem digitalisasi tahap I adalah FCC yang diproduksi oleh perusahaan ITL.

"Untuk digitalisasi tahap II ini, perangkat FCC menjadi kebutuhan wajib bagi SPBU jika akan menyalurkan BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), oleh karena itu proses pembelian dilakukan sendiri oleh pihak SPBU kepada distributor resmi yang ditunjuk ITL," ujar dia.

Kelangkaan BBM subsidi, berjenis solar, sempat terjadi di Padang, Sumatra Barat (Sumbar). Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menduga kelangkaan solar dalam beberapa waktu terakhir di Sumbar, terjadi akibat distribusi yang tidak merata.

"Distribusi yang di beberapa tempat lebih banyak konsumsinya, namun di tempat lain tidak, dan saat ini kami buat merata penyalurannya," kata Riva, Rabu, 22 November 2023.

Pihaknya berjanji bakal meningkatkan koordinasi untuk pemerataan suplai BBM. Terutama, BBM subsidi.

Pada 2022, kuota solar berada di angka 17,8 juta kiloliter. Namun, turun di 2023 di kisaran 17 juta kiloliter. Di 2024, kuota solar di Sumbar bakal ditingkatkan menjadi 19 juta kiloliter.

"Pada saat momen Natal dan Tahun Baru nanti, tidak ada pengurangan dengan alternatif dan program yang kami siapkan. Yaitu, program untuk pemerataan energi dengan pengecekan beberapa SPBU dan fasilitasnya. Kami lihat ke daerah untuk masing-masing daerah diperkuat stok," ujar Riva.