Rekrutmen 1 Juta CPNS, Pengamat: Bisa Saja Politik Anggaran

Jakarta: Pemerintah berencana membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 dengan kuota mencapai 1.030.751 orang. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai kebijakan ini sarat muatan politis.

"Karena bisa saja akan digunakan untuk meraih suara, semakin banyak anggarannya, banyak orang dipekerjakan, terima kasih orang juga akan besar. Praktik ini bisa dalam masuk politik anggaran," ungkap Ray kepada Media Indonesia, Senin, 12 Juni 2023.

Ray mengatakan pemerintah sejatinya membatasi pekerja honorer di Indonesia. Bahkan, semuka tenaga honorer bakal dihapus pada November 2023.

Ray menegaskan sudah sepatutnya DPR untuk mengingatkan maksud dan urgensi Pemerintah membuka rekrutmen satu juta CPNS dengan dominasi menjadi tenaga honorer.

"Siapa yang berwenang menegur? Harusnya DPR yang mengingatkan. Apa tujuannya apa maksudnya, di mana urgensinya? tutur Ray.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan pemerintah berencana membuka rekrutmen satu juta CPNS pada September 2023. 

"Kami menyampaikan (pada Presiden Jokowi) terkait dengan rencana rekrutmen ASN di 2023 ini. Masih ada beberapa instansi dengan surat yang sudah kita kirim tetapi mereka belum juga mengirim usulan untuk formasi CPNS di 2023. Dan total yang akan kita rekrut sementara ada 1.030.000 orang di 2023," kata Azwar usai menghadap Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 12 Juni 2023.

Azwar menjelaskan dari total 1 juta lebih rekrutmen tersebut, sekitar 80 persen diperuntukkan untuk non ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemudian, 20 persen diperuntukkan untuk yang baru lulus kuliah.

"Fresh graduate ini apa saja sekarang masih kami utamakan yang talenta digital. Tentu nanti yang fresh graduate ini kriterianya akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat-tempat yang memang dibutuhkan oleh kementrian lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia," jelas Azwar.

Namun, Azwar menyebut bahwa jumlah 1 juta tersebut baru usulan dari beberapa kementerian lembaga. Ada beberapa kementerian lembaga yang belum mengusulkan.