Penanganan Polusi Diharapkan Tak Sekadar Pencitraan untuk KTT ASEAN

Jakarta: Pemerintah dinilai perlu menangani polusi udara secara menyeluruh. Jangan sampai penanganan polusi saat ini hanya pencitraan demi perhelatan Konferensi Tingkat Tingi (KTT) ASEAN. 

"Kalau setelah KTT ASEAN situasi polusi sama saja, berarti terbukti pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa upaya pemerintah yang dilakukan sekarang hanya gimmick dan hanya pencitraan," kata Pengkampanye Polusi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Abdul Ghofar. saat dihubungi, Senin, 28 Agustus 2023.

Menurut pemantauan Walhi, penurunan kualitas udara di Jakarta sudah berlangsung sejak tahun 1990-an. Ppemerintah telah melakukan berbagai upaya, tapi sampai saat ini tak kunjung membuahkan hasil.

Walhi mencatat beberapa solusi jangka pendek mengatasi polusi ialah kebijakan work from home (WFH) pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Setelah aturan itu dijalankan selama satu minggu, pantauan kualitas udara di IQAir masih buruk, di angka 160 hingga 150.

Lalu, operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC). Kegiatan yang dilakukan sejak 24 Agustus 2023 dan sempat menurunkan hujan di beberapa wilayah dinilai belum terlihat efektivitasnya.

"Tapi ini belum maksimal karena TMC baru dilakukan satu kali, kan. Karena riset-riset mengungkapkan bahwa hujan dalam jangka waktu tertentu akan bisa melepaskan beberapa persen polusi," beber dia.

Kemudian, uji emisi. Ia menilai saat ini penegakan hukum yang dilakukan pemerintah lebih condong kepada masyarakat luas, belum sampai pada pelaku usaha yang menjadi sumber polusi tidak bergerak.

"Harapannya untuk ke industri yang lebih giat lagi. Ini kan yang belum terdengar. Baru ke masyarakat," beber Ghofar.

Namun, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah semakin serius untuk menangani persoalan polusi udara jangka panjang. Beberapa rapat terbatas pun telah dilakukan di tingkat petinggi negara.

"Seperti menyebut pencemar selain transportasi itu sudah banyak muncul, kan. Melihat dari sisi koordinasi lintas sektor saat ini pemerintah sudah terlihat ada niat untuk menangani polusi jangka panjang. Sekarang yang jadi PR adalah bagaimana implementasinya dan pengawasan secara menyeluruh di lapangan," ungkap dia.