Anggaran Dipangkas, Komnas HAM Berhenti Langganan Air Minum

Jakarta: Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, mengungkapkan kondisi insitusinya setelah anggaran dipangkas imbas kebijakan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran memengaruhi sisi operasional.

"Terkait operasional juga banyak sekali yang disesuaikan, misalnya soal langganan air minum, sudah tidak tersedia di Komnas HAM. Beberapa waktu yang lalu staf rebutan karena itu tidak tersedia," kata Anis, ketika dihubungi, Senin, 17 Februari 2025.

Anis mengungkapkan saat ini juga tidak tersedia mesin fotokopi dan alat tulis kantor, serta fasilitas pengiriman surat. Menurut dia, hal ini mengganggu tugas Komnas HAM dalam menangani kasus.

"Bagi kami ini sangat penting, karena untuk kepentingan korespondensi dengan penanganan kasus itu jadi terganggu. Kemudian, fasilitas kirim surat juga dikurangi banyak. Ini juga mengganggu dalam penanganan kasus kami," kata dia.
 

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Pemprov Sulsel Tak Punya Anggaran Alat Tulis Kantor

Anis mengungkapkan tunjangan transportasi, seperti bensin kendaraan dikurangi. Kemudian, biaya untuk tol juga tidak tersedia. 

Anis mengungkapkan pihaknya memastikan operasional lift pada jam tertentu dan mencoba menerapkan work from anywhere atau kerja dari mana saja kepada pegawai. Nanti akan dilakukan evaluasi apakah kebijakan itu dapat mengurangi beban anggaran.

"Kami bulan ini mulai melakukan uji coba work from anywhere satu minggu satu kali, akan kita evaluasi bulan depan untuk melihat bagaimana dampak yang bisa membantu pengurangan beban terutama adalah listrik," kata dia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan anggarannya dipangkas Rp41 miliar. Kondisi ini disebut berpotensi berdampak negatif pada upaya penegakan HAM di Tanah Air.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menjelaskan dari total anggaran awal lembaganya sebesar Rp112,8 miliar. Akibat efisiensi, anggaran yang tersisa dan bisa digunakan hanya Rp71,6 miliar.