Oposisi Australia Tarik Kebijakan Larangan WFH

Sydney: Oposisi kanan-tengah Australia menarik kembali kebijakan larangan kerja dari rumah (WFH) bagi pegawai pemerintah setelah kebijakan tersebut dinilai menimbulkan dampak politik negatif di tengah kampanye pemilihan umum.

Pemimpin oposisi Australia, Peter Dutton, menyampaikan bahwa kebijakan awal Koalisi Liberal-Nasional merupakan kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Dalam konferensi pers di Adelaide pada Senin, 7 April 2025, Dutton menegaskan bahwa pihaknya mendukung fleksibilitas dalam pengaturan kerja.

“Kami sangat mendukung pengaturan tempat kerja yang fleksibel. Kami telah melakukan kesalahan dan kami telah meminta maaf untuk itu,” ujar Dutton dalam konferensi pers, dikutip dari The Straits Times, Senin, 7 April 2025.

Respons terhadap kritik publik dan perbandingan dengan Trump

Dutton sebelumnya berjanji untuk mengakhiri skema WFH pada awal Maret, mengacu pada kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mewajibkan pegawai federal kembali bekerja di kantor.

Namun, kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial di Australia dan berpotensi merugikan citra oposisi.

Penolakan publik terhadap pendekatan ala Trump turut memengaruhi posisi elektoral Koalisi dalam jajak pendapat, yang menunjukkan dukungan terhadap oposisi tertinggal di belakang Partai Buruh.

Keputusan untuk mencabut kebijakan diambil guna meredam penurunan dukungan dan menghindari perbandingan lebih lanjut dengan Trump, yang sebelumnya pernah dipuji Dutton sebagai “pemikir besar” dalam kebijakan publik.

Janji pengurangan birokrasi tanpa pemutusan hubungan kerja

Koalisi juga menyampaikan rencana untuk memangkas sekitar 41.000 posisi dalam jajaran pegawai pemerintah federal apabila terpilih. Dutton menegaskan bahwa pengurangan tersebut akan dilakukan melalui penghentian perekrutan dan pengurangan alami, bukan melalui pemutusan hubungan kerja secara massal.

Ia mengkritik pemerintahan Partai Buruh yang dinilai membiarkan birokrasi membengkak. Dalam pernyataannya pada 3 April, Dutton memperkirakan bahwa biaya yang ditanggung negara untuk menggaji para pegawai tersebut mencapai AUD 7 miliar atau sekitar Rp73,5 triliun per tahun.

Namun demikian, rencana pemangkasan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan strategi penghematan Koalisi, terutama mengingat belum ada rincian tambahan mengenai langkah-langkah pengendalian anggaran lainnya.

Dutton menyatakan bahwa kebijakan pengurangan belanja pemerintah ditujukan untuk membantu menekan inflasi secara lebih cepat. (Muhammad Adyatma Damardjati)

Baca juga:  Legislator: WFH ASN Jangan Sampai Jadi Rest From Home