Dampak Efisiensi, MA Sebut Pelayanan di Pengadilan Bakal Tak Maksimal

Jakarta: Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto menyebut pelayanan di pengadilan di daerah tak maksimal. Hal ini dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.

"Ya pastinya pelayanan di daerah atau di setiap tempat tidak bisa terpenuhi ya artinya tidak bisa maksimal, karena dengan anggaran yg istilahnya dikurangi atau diblokir, atau namanya efisensi tadi," kata Sugiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Sementara, efisiensi anggaran dipastikan tidak berimbas pada gaji hakim. Karena sudah dialokasikan.

"Karena gaji dan tunjangan itu sebenarnya masuk di belanja pegawai, gaji tunjangan masuk belanja pegawai sehingga tidak berdampak, tidak berpengaruh, ya," jelas Sugiyanto.

Saat rapat di Komisi III DPR, Sugiyanto mengungkap bahwa efisiensi yang dilakukan MA sejumlah Rp2.288.100.000.000. Sementara, total pagu anggarannya sejumlah Rp12.684.119.652.000.
 

1. Bantuan transportasi hakim hanya cukup 6 bulan.
2. Pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan agama/Mahkamah syariah hanya cukup 6 bulan dan pengadilan militer hanya 1 kali setahun
3. Biaya mutasi hakim tidak bisa terbayar keseluruhan 
4. Pembebasan biaya perkara (prodeo)
5. Pendidikan dan pelatihan calon hakim pada Diklat Kumdil
6. Pelatihan teknis yudisial hak kekayaan intelektual 
7. Pelatihan sertifikasi hakim niaga
8. Pelatihan sertifikasi hakim mediator 
9. Penyusunan dan implementasi data informasi pengadilan 
10. Penyusunan RKA+K/L dan DIPA
11. Penyusunan laporan / perjanjian Kinerja/ review IKU
12. Pelatihan dan sosialisasi kebijakan MA
13. Tidak terlaksananya perjalanan dinas ke luar negeri.