Habiburokhman Sebut Revisi KUHAP Bisa Saja Dibatalkan, Asal...

Jakarta: Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bisa batal disahkan. Apabila para penolak revisi beleid itu mampu meyakinkan pimpinan partai.

"Bisa saja revisi KUHAP tidak jadi disahkan. Hal tersebut bisa terjadi jika para penolak KUHAP berhasil meyakinkan para pimpinan partai untuk membatalkan pengesahan revisi KUHAP," kata Habiburokhman saat rapat di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2025.

Habiburokhman mengatakan hal itu merespons Koalisi Masyarakat Sipil yang menentang revisi KUHAP. Karena mereka menganggap pembahasan KUHAP baru kurang partisipatif publik.

"Kelompok tertentu menyebut DPR menerapkan partisipasi omong kosong. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyampaikan kepada saya bahwa ada seorang ahli yang tidak diilibatkan pemerintah dalam pembahasan DIM pemerintah, sehingga dia menolak pengesahan RUU KUHAP dan merasa hanya dijadikan sampel," ujar Habiburokhman.
 

Baca juga: Lewat Telepon, Prabowo-Trump Sepakat Bawa Hubungan Perdagangan ke Era Baru

Dia mengatakan revisi KUHAP yang dibahas di Komisi III DPR hasil menerima masukan dari masyarakat hingga advokat senior. Namun, dia mengakui bahwa tidak semua aspirasi bisa terserap.

"Namun, demikian mustahil semua undang-undang menyerap seluruh aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, sebab aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya sama satu sama lain. Bahkan, aspirasi ketua komisi tiga saja pun belum tentu bisa sepenuhnya diakomodir," ucap Habiburokhman.

Dia mengatakan Komisi III DPR berikhtiar proses revisi KUHAP transparan dan partisipatif. Bahkan, bisa disaksikan melalui layanan live streaming.

"Proses pembahasan RUU KUHAP dilaksanakan secara sangat terbuka karena semua rapat bisa diliput media dan disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen. Semua rekaman pembicaraan sampai saat ini bisa diunduh dalam kanal YouTube DPR," ujar dia.