Apa Arti Pengakuan Negara Palestina yang Lebih Luas?

Gaza: Inggris, Kanada, dan Australia resmi mengakui negara Palestina pada Minggu, 21 September 2025, langkah yang diperkirakan akan diikuti sejumlah negara lain pada Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan ini.

Dikutip dari Asia One, Senin, 22 September 2025, pengakuan ini menambah daftar sekitar 150 dari 193 negara anggota PBB yang telah mengakui Palestina sejak Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mendeklarasikan kemerdekaan pada 1988. Meski begitu, status penuh Palestina di PBB tetap terhambat karena memerlukan persetujuan Dewan Keamanan, di mana Amerika Serikat memegang hak veto.

Negara-negara pendukung mengatakan pengakuan Palestina dimaksudkan untuk memberi tekanan pada Israel agar menghentikan serangan di Gaza, membatasi pembangunan permukiman di Tepi Barat, dan kembali ke jalur perundingan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan pengakuan ini juga disertai tuntutan reformasi dari Otoritas Palestina (PA) guna memperkuat tata kelola dan legitimasi.

Meski sebagian pengamat menilai pengakuan hanya simbolis, PA dan para pendukungnya menyebut langkah ini dapat membuka kerja sama setara dan mendorong negara-negara untuk meninjau aspek hubungan mereka dengan Israel, termasuk larangan produk dari permukiman Israel.

Secara praktis, PA tetap menghadapi keterbatasan. Israel mengontrol perbatasan, membatasi perdagangan, serta akses pendidikan dan budaya. Palestina tidak memiliki bandara, dan Tepi Barat hanya bisa diakses melalui Israel atau perbatasan yang diawasi Israel dengan Yordania. Gaza, di sisi lain, sejak 2007 dikuasai Hamas.

Namun, bagi PA, pengakuan tetap penting. Kepala misi Palestina di Inggris, Husam Zomlot, mengatakan hal ini membuka jalan bagi kemitraan “dengan kedudukan yang setara”.

Israel mengecam langkah ini dengan menyebut pengakuan berarti memberi hadiah kepada Hamas.

“Negara Palestina tidak akan berdiri di sebelah barat Sungai Yordan,” tegas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Amerika Serikat juga menentang, dengan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat Palestina dan menolak memberikan visa bagi Presiden Mahmoud Abbas serta tokoh PA lain untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.