Kemenkeu Percepat Penyediaan Infrastruktur di Daerah

Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melanjutkan pelaksanaan Program Sinergi Tahap I Bagian Kedua sebagai bentuk komitmen dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di daerah.

Program Sinergi merupakan bagian dari inisiatif 'Better with DJPK', yang bertujuan mendorong transformasi pembangunan infrastruktur daerah secara inklusif dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Program hasil kolaborasi antara DJPK, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), merupakan lanjutan dari Program Sinergi Tahap I Bagian Pertama yang telah sukses diselenggarakan pada 30 April 2025.

Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani menyampaikan pembangunan menjadi salah satu kunci untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor dan sinergi multipihak dalam percepatan pembangunan infrastruktur daerah menjadi sangat penting. 

"Membangun itu tidak bisa hanya satu pihak, tidak ada hanya satu kementerian/lembaga, tidak ada hanya satu pemerintahan daerah. Semua harus berkontribusi dan berkolaborasi untuk mewujudkan itu, baik itu pemerintah pusat, dengan pemerintahan daerah, BUMN dan BUMD, termasuk swasta," terang Askolani, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 1 Juni 2025.

Selain itu, Askolani juga menekankan pendekatan top-down, masukan dari pemerintah daerah secara bottom-up sangat penting dalam merumuskan format pembiayaan investasi dan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif ke depan. 

"Pembiayaan pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya, seperti dari BUMN, sektor swasta, maupun investasi asing, yang semuanya perlu dimanfaatkan secara sinergis," papar dia.


(Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani. Foto: dok Biro KLI Kemenkeu)
 

Pembangunan infrastruktur berskema KPBU

Sementara pada segmen pertama yang mengangkat topik Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memaparkan keberhasilan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat yang mengatasi krisis air bersih dan penurunan permukaan tanah akibat penggunaan air tanah.

Selanjutnya, Kepala Bappeda Kota Denpasar I Putu Wisnu Wijayakusuma menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur berskema KPBU, seperti alat penerangan jalan, SPAM Kota Denpasar, dan RSUD Wangaya.

Sedangkan Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo menjelaskan berbagai dukungan PT PII dalam KPBU, termasuk fasilitasi capacity building, penjaminan risiko politik, serta pendampingan teknis proyek.