Perluasan Pasar Ekspor Jadi Cara Jitu Hadapi Tantangan Global

Jakarta: Perluasan pasar ekspor jadi salah satu strategi prioritas Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Strategi diversifikasi pasar yang terus membuka akses pasar baru untuk Indonesia menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 persen.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Perdagangan Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, dalam Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) bertema “Potensi Dampak Eskalasi Geopolitik terhadap Indonesia” pada Senin, 11 Agustus 2025.

“Selain mempertahankan akses pasar yang ada, Indonesia juga terus membuka akses pasar baru. Diversifikasi pasar merupakan kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 persen di tengah tantangan global,” ujar Roro, dalam siaran pers, Selasa, 12 Agustus 2025.

Indonesia memiliki 21 perjanjian perdagangan berupa Perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA), Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan 30 negara mitra sampai saat ini.
 

Baca juga:  Trump Perpanjang Perang Dagang Selama 90 Hari, Tiongkok Langsung Balas

(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Berbagai produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, tekstil, produk perikanan dan pertanian hingga sektor jasa dapat mengakses pasar yang lebih luas berkat perjanjian-perjanjian tersebut. 

Ia menjelaskan, kebijakan penurunan tarif impor produk dari 32 persen menjadi 19 persen juga menjadi solusi penting bagi pelaku usaha Indonesia dalam meningkatkan pasar ekspor.

“Dengan kebijakan tersebut, tarif impor Indonesia termasuk yang rendah di ASEAN. Hal ini merupakan terobosan yang diharapkan mampu menjadi solusi terbaik bagi pelaku usaha Indonesia,” ujarnya.

Diversifikasi pasar ekspor

Dyah mengatakan Indonesia sedang mengupayakan diversifikasi ekspor ke pasar Afrika, Timur Tengah dan Eurasia serta dalam proses menyelesaikan perjanjian Indonesia-EU CEPA agar dapat memperluas pasar ke Uni Eropa. Sedangkan, penandatanganan perjanjian Indonesia-Peru CEPA dijadwalkan pada Senin, 11 Agustus 2025.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menyarankan untuk membuat rencana kontingensi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional, hingga perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Contohnya situasi di Taiwan, sulitnya distribusi barang sampai evakuasi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian.

“Melalui forum ini, kita ingin merumuskan rencana aksi agar Indonesia mampu merespons krisis secara cepat, tepat, dan terkoordinasi demi menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan nasional,” tutur Havas.

Melalui Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) ini, diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar sektor termasuk lintas kementerian. Kementerian Perdagangan berjanji untuk memberikan kontribusi terbaik dalam perdagangan Indonesia demi kepentingan dan keamanan bangsa. (Aulia Rahmani Hanifa)