Instruksi Megawati Soal Retret Picu Reaksi, Demokrat: Parpol Tak Boleh Intervensi

Andi Mallarangeng, dok MTVN

Instruksi Megawati Soal Retret Picu Reaksi, Demokrat: Parpol Tak Boleh Intervensi

Putri Purnama Sari • 22 February 2025 14:47

Jakarta: Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, menanggapi instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta kadernya untuk menunda kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. 

Andi menilai, kegiatan retret tak seharusnya diintervensi kepentingan politik partai tertentu. Menurutnya, ketika seorang warga negara telah dilantik menjadi kepala daerah, saat itu dia menjadi bagian dari pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI. 

“Ini adalah program pemerintahan dan kebangsaan yang baik dari Presiden Prabowo yang tidak semestinya diintervensi oleh kepentingan politik parpol tertentu. Karena mereka sekarang adalah petugas rakyat, bukan petugas partai,” kata Andi, yang dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

Sebelumnya, Megawati menginstruksikan agar kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan dalam retret tersebut. Instruksi Megawati tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025. Meski sudah dapat instruksi, beberapa kader PDIP, seperti Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya, tetap menghadiri acara tersebut. 
 

Baca juga: Retret Dinilai Penting Demi Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Instruksi Megawati ini juga menuai berbagai tanggapan berbagai pihak, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan partai politik lainnya. 

Jokowi menegaskan bahwa kegiatan retret tersebut merupakan urusan pemerintahan dan para kepala daerah diundang oleh Presiden. Oleh karena itu, menurutnya, seharusnya mereka hadir dalam acara tersebut. 

"Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain. " kata Jokowi.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(M Rodhi Aulia)