Retret Dinilai Penting Demi Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Jakarta: Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid menilai program retret kepala daerah cukup penting. Khususnya, untuk memberi pemahaman terkait tugas pokok kepala daerah dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan demikian saya melihat bahwa kegiatan retret mempunyai legal basis yang kokoh," ujar Fahri dalam keterangannya, Sabtu, 22 Februari 2025.

Retret kepala daerah juga berfungi membangun kedekatan emosional antarkepala daerah, pengelolaan anggaran daerah, dan ketahanan nasional maupun wawasan kebangsaan. Selain itu, sebagai sarana konsolidasi serta sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat serta membangun perspektif, pemahaman, tugas dan kewenangan, serta kepemimpinan.

"Ini sangat urgent agar adanya akselarasi dalam merumuskan kebijakan negara dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia," tutur Fahri.

Fahri menyebut presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara melalui kementerian harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Baca juga: Kepala Daerah Awali Retret Hari Ini dengan Senam Pagi Bareng

Mengacu Pasal 376 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, kepala daerah/wakil kepala daerah dapat dibekali dengan pemahaman yang mencakup aspek teori-teori pemerintahan dan konsep otonomi daerah. Lalu, pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara.

"Jadi pada hakikatnya ini merupakan program pemerintah yang urgent serta strategis important and strategic program," ungkapnya.

Ratusan kepala daerah tengah menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025. Agenda ini menjadi sorotan manakala Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menerbitkan instruksi yang meminta kepala daerah kader PDIP menunda ikut retret.

Musababnya, Megawati geram lantaran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beberapa kader PDIP yang menjadi kepala daerah menunda ikut retret di Magelang.