Legislator NasDem Minta Gudang Amunisi TNI Direlokasi

Jakarta: Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini meminta Kementerian Pertahanan dan TNI merelokasi gudang amunisi TNI. Hal tersebut menyusul terjadinya ledakan amunisi yang memakan korban jiwa di Desa Sagara, Kecamatan cibalong, Garut, Jawa Barat.

Amelia mengatakan pemerintah harus hadir secara konkret membantu para korban dan keluarga yang terdampak. Dia mengatakan tragedi seperti ini merupakan peringatan serius, pengelolaan amunisi, terutama yang sudah kedaluwarsa memerlukan standar keselamatan dan disiplin operasi yang maksimal.

"Kami sangat menyayangkan insiden ini kembali terjadi dan menelan korban jiwa, baik dari unsur TNI maupun masyarakat sipil. Terakhir kali tragedi besar akibat ledakan gudang amunisi yang menewaskan belasan warga terjadi pada tahun 1984 di Cilandak. Jangan sampai sejarah buruk itu terulang," kata Amelia melalui keterangannya, Senin, 12 Mei 2025.

Pihaknya mengingatkan TNI dan seluruh aparat terkait untuk lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap keberadaan gudang amunisi. Apalagi, gudang yang berada di dekat kawasan pemukiman. Pemeriksaan dan pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai harus dilakukan dengan pengamanan ketat, serta area disposal harus steril dari aktivitas warga.
 

Baca Juga:  Pemusnahan Amunisi Timbulkan Korban Jiwa, TNI Klaim Kegiatan Sudah Sesuai Prosedur

Dia menekankan masyarakat tidak dibiarkan mengakses sisa-sisa selongsong amunisi, karena praktik ini sangat membahayakan dan bisa memicu ledakan susulan seperti yang diduga terjadi dalam peristiwa Garut. Dia mendorong Kementerian Pertahanan dan Pimpinan TNI segera merelokasi dan mendesain ulang seluruh gudang amunisi TNI dengan mempertimbangkan dinamika demografi dan tata ruang.

Lalu, memperbarui standar pengamanan disposal amunisi secara nasional dan menutup celah interaksi warga dengan material berbahaya, baik secara langsung maupun melalui aktivitas informal.

"Kami paham dulunya penempatan gudang amunisi mungkin berada di lokasi terpencil, namun seiring pertumbuhan penduduk, bisa jadi kawasan itu kini menjadi padat pemukiman. Oleh karena itu, perubahan populasi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan risiko yang ada," kata dia.

Amelia mendukung TNI AD melakukan investigasi menyeluruh dan independen atas kejadian ini. Dia meminta seluruh rekomendasi hasil investigasi harus dijalankan dengan serius agar peristiwa semacam ini tidak terulang.

"Ke depan, dalam setiap rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI, Komisi I DPR RI akan terus memperbarui dan mengawasi sistem pengelolaan amunisi dan gudang persenjataan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan prajurit dan masyarakat," ujar dia.